SIGI, Rajawalinet.co –Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan keseriusannya menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
Kegiatan itu dihadiri jajaran Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten/kota, para kepala dinas pertanian, kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), penyuluh pertanian, serta pemangku kepentingan sektor pertanian di Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyebut rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam mempercepat pembangunan pertanian yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
“Pertanian adalah kekuatan besar yang dimiliki Sulawesi Tengah. Karena itu kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana sektor ini benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat,” ujar Anwar.
Ia menjelaskan, sesuai arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Sulawesi Tengah mendapat peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional. Atas dasar itu, Pemprov Sulteng menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas melalui program unggulan Berani Panen Raya yang telah masuk dalam RPJMD.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Saat ini rata-rata produksi padi di Sulawesi Tengah masih sekitar 4 ton per hektare, sementara pemerintah menargetkan meningkat menjadi 6 ton per hektare pada 2027.
Selain peningkatan produksi, Anwar Hafid menekankan pentingnya menghilangkan sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menilai pembangunan pertanian akan lebih efektif apabila seluruh tingkatan pemerintahan saling melengkapi sesuai kebutuhan di lapangan.
“Provinsi tidak memiliki sawah dan petani. Yang memiliki adalah kabupaten. Tugas kami membantu agar persoalan di daerah bisa segera diselesaikan, bukan membuat program yang tidak dibutuhkan,” tegas mantan Bupati Morowali dua periode itu.
Gubernur juga mengajak kepala dinas pertanian, penyuluh, hingga kepala BPP untuk aktif melibatkan dirinya dalam kegiatan panen raya. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah petani merupakan bentuk dukungan moral yang mampu meningkatkan semangat masyarakat.
Tak hanya itu, Anwar Hafid mendorong percepatan digitalisasi data pertanian agar seluruh informasi mengenai petani, lahan, hingga kebutuhan bantuan dapat terintegrasi secara akurat. Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap petani penggarap serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung program cetak sawah baru Kementerian Pertanian.
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh peserta rakor menginventarisasi berbagai persoalan di daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Saya ingin setiap rekomendasi yang lahir dari rakor ini menjadi dasar kebijakan pemerintah. Program harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan dari balik meja,” pungkasnya sebelum secara resmi membuka kegiatan.
Optimisme yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui penguatan sinergi lintas pemerintahan, penyuluh, dan petani diharapkan mampu mempercepat terwujudnya daerah sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.
