JAKARTA, Rajawalinet.co — Kejaksaan Agung bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V seluas 893.002,38 hektare serta pengembalian uang kerugian negara senilai Rp6,6 triliun lebih.
Penyerahan tersebut berlangsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Rabu (24/9/2025), dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menteri Keuangan RI menerima seluruh dana pengembalian kerugian negara secara simbolis.
Uang tersebut berasal dari penagihan denda administratif sebesar Rp2,34 triliun serta penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp4,28 triliun. Dana terbesar berasal dari perkara ekspor crude palm oil (CPO) dengan tersangka korporasi Musim Mas dan Permata Hijau, serta perkara impor gula.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Presiden.
“Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional,” tegas Burhanuddin dalam sambutannya.
Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan perkebunan di kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare atau lebih dari 400 persen target yang ditetapkan. Nilai indikatif lahan yang berhasil dikuasai kembali tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp150 triliun.
Satgas PKH juga menyerahkan pengelolaan lahan hasil penguasaan kembali kepada kementerian dan lembaga terkait seluas 2.482.220,343 hektare. Rinciannya, seluas 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara, 688.427 hektare dikembalikan untuk pemulihan kawasan hutan konservasi, serta 81.793 hektare diserahkan untuk dihijaukan kembali sebagai bagian dari Taman Nasional Tesso Nilo.
Burhanuddin menegaskan hutan merupakan aset strategis bangsa yang tidak boleh dikuasai segelintir pihak.
“Kita pastikan hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BPKP M. Yusuf Ateh.
