PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai mematangkan strategi menghadapi penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Bukan sekadar mengejar pengakuan, proses tersebut diarahkan menjadi momentum untuk menguji sejauh mana kinerja pemerintah daerah dapat dibuktikan melalui data, dokumen, dan capaian nyata di lapangan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, memimpin rapat perdana koordinasi dan persiapan penilaian tersebut di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (10/8/2026).
Rapat melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unit layanan, antara lain Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RS Anuntaloko, RS Raja Tombolotutu, RS Buluye Napoae, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Zulfinasran mengatakan, rapat perdana tersebut menjadi tahap awal untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan kebutuhan pemenuhan indikator penilaian.
Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan data dan dokumen pendukung tersedia secara lengkap, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Penilaian ini bukan sekadar ajang pencapaian, melainkan sarana evaluasi menyeluruh atas kinerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Zulfinasran.
Ia menekankan agar seluruh capaian yang disampaikan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi. Data yang diserahkan harus mencerminkan kondisi dan pelaksanaan program secara nyata.
“Seluruh instansi yang hadir diminta bekerja secara sinergis, melengkapi data dan dokumen pendukung secara tepat waktu, serta memastikan setiap capaian yang diserahkan sesuai dengan realitas pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Selanjutnya, masing-masing instansi diminta menyusun kebutuhan dokumen dan indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meminimalkan celah ketidaksesuaian data dalam proses penilaian.
Pemkab Parimo menyatakan komitmennya menyajikan kinerja terbaik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, penilaian 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ukuran prestasi administratif, tetapi juga cermin kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
