PALU, Rajawalinet.co — Penebangan pohon di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, memicu polemik dan banjir kritik di media sosial. Partai Hijau Sulteng menilai persoalan ini tidak cukup dibaca dari sisi moral semata, melainkan harus dilihat dari perspektif relasi manusia dan alam serta tata kelola otoritas.
Ketua Partai Hijau Sulteng, Aulia Hakim, menegaskan bahwa perhatian publik semestinya diarahkan pada aspek yang lebih mendasar.
“Polemik yang ramai di publik ini seharusnya dilihat dari sisi yang lebih serius. Daya dukung pohon bagi pembangunan kota seperti Palu memang penting, tapi problemnya bukan pada siapa yang menebang, melainkan otoritas mana yang memerintahkan,” kata Aulia.
Menurutnya, kemarahan publik tidak boleh berhenti pada satu peristiwa penebangan pohon. Ia menyebut masih ada persoalan struktural lain yang luput dari perhatian, terutama konversi lahan dan deforestasi di Sulteng. Aulia merujuk data Dinas Kehutanan Sulteng yang mencatat luas lahan kritis mencapai 373.443 hektare, terdiri dari 212.960 hektare di dalam kawasan hutan dan 160.483 hektare di luar kawasan hutan.
“Angka ini naik 9.339 hektare dibandingkan data penetapan nasional tahun 2022,” ujarnya.
Aulia juga meminta Gubernur Sulteng tidak hanya fokus pada isu yang kasat mata.
“Gubernur sebaiknya tidak berhenti pada penebangan pohon di depan rujab. Pembukaan lahan untuk tambang dan sawit yang memicu banjir di Parigi Moutong dan Morowali juga harus disikapi serius. Ada persoalan mendesak terkait kerusakan alam dan eksploitasi tenaga kerja di Morowali,” tegasnya.
Di sisi lain, Partai Hijau Sulteng mengkritik sikap Wali Kota Palu yang belum merespons pernyataan Gubernur terkait penebangan pohon tersebut. Aulia menekankan bahwa secara administrasi, rumah jabatan Gubernur berada di wilayah Kota Palu.
“Wali Kota Palu jangan hanya fokus pada pembangunan fisik. Keluhan warga pesisir Palu tentang dampak tambang galian C—debu, banjir, dan ancaman longsor—harus segera ditangani. Ini bom waktu, warga hanya menunggu giliran bencana ekologis seperti yang terjadi di Sumatra,” katanya.
Partai Hijau Sulteng menutup pernyataannya dengan mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan pembangunan.
