Palu, rajawalinet.co – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan langkah strategis dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta untuk membahas penguatan infrastruktur energi di daerah tersebut.
Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah komitmen BPH Migas untuk membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Kami sudah menghadap langsung ke BPH Migas, dan mereka sudah berkomitmen untuk bangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” kata Anwar Hafid saat menerima audiensi pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Kamis (17/4/2025).
Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sektor energi, khususnya dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di sektor hilir migas.
“Kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling dukung. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, begitu pun sektor swasta. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegas Anwar.
Ia juga mengkritisi lemahnya advokasi dari daerah ke kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM dan BPH Migas, yang menurutnya menyebabkan peluang untuk mendapatkan tambahan kuota dan peningkatan fasilitas belum tergarap maksimal.
Dalam audiensi tersebut, Hiswana Migas turut menyampaikan sejumlah permasalahan distribusi energi di Sulawesi Tengah. Abdulkadir menyoroti ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan BBM jenis solar yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Morowali mencatat over-kuota hingga lebih dari 50 persen dari jatah wilayah lain. Kota Palu juga mengalami penurunan kuota terus-menerus, padahal kelangkaan yang terjadi bukan semata karena distribusi, tapi karena alokasi yang tidak sesuai dengan data di lapangan,” jelas Abdulkadir.
Ia juga menyoroti pengetatan distribusi solar di Kota Palu yang dinilai mengganggu aktivitas industri. Hiswana Migas menduga hal itu terjadi akibat maraknya praktik penyaluran ilegal ke industri oleh mafia BBM.
Untuk itu, pihaknya meminta dukungan pemerintah daerah dalam mengajukan tambahan kuota BBM, khususnya solar, yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual tahun-tahun sebelumnya.
