Indeks

Warga Pasangkayu Desak DPRD Usut Dugaan Penyelewengan BBM

Mereka meluapkan keresahan atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kian menyulitkan aktivitas masyarakat.

Warga Pasangkayu Desak DPRD Usut Dugaan Penyelewengan BBM
Puluhan massa aksi menggeruduk Kantor DPRD Pasangkayu/Sumber: Istimewa

PASANGKAYU, Rajawalinet.co — Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Tokoh Masyarakat Pasangkayu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasangkayu, Kamis (2/10/2025). Mereka meluapkan keresahan atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kian menyulitkan aktivitas masyarakat.

Kedatangan mereka diterima langsung di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, disaksikan sejumlah anggota dewan serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Abing, salah satu tokoh pemuda, menilai kelangkaan BBM bukan semata karena tingginya kebutuhan, melainkan adanya indikasi penggelapan.

“Kami menduga ada permainan di sejumlah SPBU. BBM yang seharusnya untuk masyarakat justru dialihkan ke mobil tangki rakitan maupun pihak yang tidak berhak. Salah satunya SPBU Bulu Cindolo, yang sudah berulang kali ketahuan melakukan praktik semacam ini,” tegas Abing usai pertemuan.

Ia menambahkan, praktik tersebut berlangsung bertahun-tahun dan merugikan masyarakat kecil.

“Nelayan, petani, dan sopir truk harus antre panjang, bahkan sering tidak kebagian BBM. Ini jelas meresahkan, dan sudah saatnya DPRD mengambil sikap tegas,” ujar Abing.

Dalam pertemuan itu, aliansi masyarakat menyampaikan enam tuntutan. Mereka menuntut penegakan SOP serta perbaikan pelayanan SPBU se-Pasangkayu, pengusutan dugaan penimbunan BBM oleh SPBU Bulu Cindolo dan Ako, serta evaluasi menyeluruh terhadap SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. Selain itu, mereka meminta larangan pengisian untuk kendaraan bertangki modifikasi, pemeriksaan terhadap oknum aparat yang terlibat, hingga ancaman menyurat ke Kapolda jika dalam 1×24 jam tuntutan tak diindahkan oleh Kapolres Pasangkayu.

Salah seorang DPRD Pasangkayu menyatakan komitmennya guna menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam. DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum. Jika memang ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran, maka kami akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk investigasi lebih mendalam,” ujarnya.

Aliansi masyarakat menyambut baik komitmen itu, namun menegaskan akan terus mengawal proses hingga ada kepastian dan solusi nyata. Mereka menekankan pentingnya sanksi tegas terhadap SPBU nakal agar masalah kelangkaan BBM tidak terus berlarut.

error: Content is protected !!
Exit mobile version