PALU, Rajawalinet.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah mendesak pemerintah segera membentuk tim independen untuk mengaudit sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Desakan ini muncul setelah kebakaran di area PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) dan PT Huayou Nickel Cobalt (HYNC) yang melukai tiga pekerja pada Minggu (12/10/2025).
Kampainer WALHI Sulteng, Wandi, menilai kecelakaan di kawasan industri nikel itu sudah terlalu sering terjadi dan mencerminkan lemahnya pengawasan.
“Kecelakaan kerja ini terus-menerus terjadi. Kami menemukan sedikitnya lima insiden sepanjang 2025 yang mengakibatkan buruh menjadi korban,” ujar Wandi, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, sejumlah tenant di kawasan IMIP tetap memaksa pekerja menggunakan alat produksi yang sudah tidak layak pakai.
“Biasanya alat ini sudah tidak produktif, tapi tetap dipaksakan beroperasi. Akibatnya terjadi kebakaran yang mengorbankan buruh,” tegasnya.
Wandi mendesak Dinas Tenaga Kerja segera membentuk tim audit independen yang melibatkan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil.
“Pemerintah harus memberikan sanksi kepada perusahaan yang mengorbankan pekerja. Kami tidak mau lagi melihat eksiden seperti ini terus terjadi di kawasan IMIP,” tambahnya.
Kebakaran di pabrik HYNC Phase II terjadi sekitar pukul 08.53 WITA dan baru padam setengah jam kemudian. Api diduga muncul akibat percikan pengelasan yang jatuh ke tangki berbahan fiberglass di menara pencucian gas buang. Peristiwa itu menewaskan satu pekerja asal Indonesia dan dua tenaga kerja asal Tiongkok.
Ketua Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) PT HYNC, Tesar Anggrian, menilai perusahaan lalai menerapkan prosedur keselamatan dasar.
“Keselamatan kerja tidak diperhatikan, bahkan saat pengelasan tidak ada fire blanket,” ungkapnya.
Sementara Ketua Umum FSPIM, Jordi Goral, meminta pemerintah menghentikan sementara aktivitas produksi di SLNC dan HYNC hingga investigasi tuntas.
“Produksi sebaiknya dihentikan dulu, tapi selama masa penghentian upah pekerja harus tetap dibayarkan,” tegas Jordi.
Nada serupa datang dari Kepala Divisi Kampanye Yayasan Tanah Merdeka, Mohammad Azis, yang menyoroti sikap perusahaan yang dinilai abai terhadap keselamatan buruh.
“Bahkan ketika ada pekerja yang meninggal, produksi tidak pernah berhenti,” katanya.
WALHI berharap audit K3 yang melibatkan pihak independen bisa membuka praktik pengabaian keselamatan di kawasan IMIP dan memastikan perlindungan bagi pekerja di sektor industri nikel.
