PALU, Rajawalinet.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menggeser pola kerja birokrasi menuju sistem berbasis data visual. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr.Anwar Hafid, mendorong percepatan transformasi tersebut melalui konsep “peta hidup” yang diyakini mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.
Gagasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (18/3/2026), yang turut dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina.
Dalam arahannya, Gubernur menilai lebih dari 100 hari masa kerja OPD yang baru dilantik menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan mendasar. Ia menegaskan, sistem kerja lama yang bertumpu pada laporan administrasi tebal sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
“Ke depan, kita tidak lagi mengandalkan laporan panjang. Semua harus ditampilkan dalam bentuk visual yang cepat dipahami,” ujarnya.
Konsep “peta hidup” yang diperkenalkan merupakan sistem peta digital interaktif yang memuat berbagai informasi strategis pembangunan. Mulai dari capaian program, progres pekerjaan, hingga rencana ke depan, semuanya terintegrasi dalam satu platform yang dapat diakses secara real time.
Melalui sistem ini, setiap OPD dapat menyajikan data secara visual di layar, bahkan hingga detail lokasi di lapangan. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan dapat langsung ditampilkan lengkap dengan kondisi, panjang ruas, serta rencana pengembangannya.
Menurut Anwar Hafid, pendekatan ini akan memudahkan pemerintah dalam memastikan kesinambungan program pembangunan.
“Kalau kita lihat di peta, akan terlihat jelas apakah program berlanjut atau justru terputus di tengah jalan,” katanya.
Tak hanya itu, “peta hidup” juga dirancang untuk mengintegrasikan data lintas sektor, seperti pertanian, kelautan, pendidikan, dan lainnya. Dengan begitu, pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data.
Gubernur menargetkan dalam dua tahun ke depan seluruh program pembangunan di Sulawesi Tengah sudah terdokumentasi secara digital dan terintegrasi dalam sistem tersebut.
“Cukup satu perangkat, semua informasi bisa diakses. Bahkan saat di lapangan, kita bisa langsung cek kondisi riil,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh OPD memiliki peran strategis sebagai “pemain inti” dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Karena itu, inovasi dan keaktifan menjadi kunci utama dalam mendukung transformasi ini.
Selain diterapkan dalam internal pemerintahan, konsep ini juga akan diintegrasikan dalam forum perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Bahkan, penyampaian laporan kepada DPRD ke depan akan dikemas lebih ringkas dan visual.
“Cukup buka peta, semua terlihat—apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan,” tegasnya.
Pada akhirnya, transformasi berbasis data ini diarahkan untuk satu tujuan utama, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan secara terukur dan tepat sasaran.
Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, pemerintah berharap pembangunan di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
