DONGGALA, Rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat menangani banjir dan tanah longsor yang melanda Desa Wani dan wilayah sekitarnya di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Atas arahan langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafis BPBD Provinsi bersama dinas terkait langsung turun ke lokasi bencana.
Pelaksana Tugas Kepala BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto meninjau langsung wilayah terdampak pada Senin (12/1/2026). Ia memastikan pemerintah telah mengerahkan alat berat ke sejumlah titik untuk membuka akses jalan dan membersihkan material banjir serta longsor.
“Kami langsung turun ke lokasi. Alat berat sudah kami kerahkan dan ditempatkan di titik-titik terdampak untuk penanganan awal terutama membuka akses agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” ujar Asbudianto.
Ia menyebut Dusun Sesere Desa Wani menjadi salah satu wilayah terdampak terparah. Lebih dari 100 kepala keluarga terdampak banjir yang merendam permukiman warga sekaligus merusak infrastruktur dan akses jalan antar desa.
Penanganan bencana dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng BPBD Kabupaten Donggala Polres Donggala serta unsur terkait lainnya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD Donggala Polres Donggala dan lintas sektor lainnya untuk memastikan penanganan banjir dan longsor berjalan terpadu,” jelasnya.
Sebagai langkah darurat Pemprov Sulawesi Tengah juga menyiapkan posko bencana yang akan dipusatkan di Desa Wani. Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi sekaligus layanan bagi masyarakat terdampak.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan Desa Wani mengalami kerusakan paling berat. Sedikitnya empat rumah dilaporkan hanyut akibat banjir. Selain itu tiga unit sepeda motor ditemukan terseret arus di Dusun Cisere. Sejumlah titik longsor juga memutus akses jalan dan menyebabkan jaringan listrik belum berfungsi.
Terkait akses jalan yang masih terputus Asbudianto menegaskan pemerintah akan melakukan asesmen lanjutan sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Kami akan melakukan asesmen kondisi infrastruktur terlebih dahulu. Dari hasil itu kami tentukan langkah penanganan lanjutan agar akses masyarakat segera pulih sesuai arahan Bapak Gubernur,” pungkasnya.
