Ketua FKUB Sulteng Apresiasi Polda dalam Berantas Premanisme

Prof. Zainal Abidin mengapresiasi langkah Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH yang membentuk tim khusus untuk menangani premanisme.
Prof. Zainal Abidin mengapresiasi langkah Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH yang membentuk tim khusus untuk menangani premanisme.

Palu, rajawalinet.co – Langkah tegas Polda Sulawesi Tengah dalam memberantas aksi premanisme melalui Operasi Pekat Tinombala 2025 mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulteng, Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, Ph.D, yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Kota Palu.

Operasi yang berlangsung sejak 1 hingga 7 Mei 2025 ini berhasil mengamankan 10 pelaku, yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, penadahan, parkir liar, hingga aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Prof. Zainal Abidin mengapresiasi langkah Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH yang membentuk tim khusus untuk menangani premanisme. Ia menyebut tindakan ini sebagai langkah maju yang mampu memberikan rasa aman dan perlindungan nyata kepada masyarakat.

“Negara tidak boleh membiarkan premanisme tumbuh dan bertindak sewenang-wenang. Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat dalam bentuk perlindungan hukum,” tegasnya, Minggu (11/5/2025).

Menurutnya, operasi ini sejalan dengan semangat “Polri Untuk Masyarakat”, dan diharapkan mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono menjelaskan bahwa Operasi Pekat Tinombala merupakan bagian dari instruksi langsung Kapolri melalui Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025.

Operasi ini mengedepankan pendekatan intelijen, pre-emtif, dan preventif guna menindak pelaku kejahatan yang kerap mengganggu ketertiban umum. Berbagai bentuk premanisme seperti pemalakan, pungli, penganiayaan, penyebaran hoaks, penghasutan, hingga penculikan menjadi fokus penindakan.

“Kami berkomitmen memberikan rasa aman dan kepastian hukum, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga bagi para pelaku usaha. Premanisme dalam bentuk apa pun tidak akan kami tolerir,” tegas Djoko.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terus diperkuat agar hasil dari operasi ini bisa berdampak jangka panjang bagi keamanan dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.