PALU, Rajawalinet.co — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menegaskan pentingnya penguatan kerangka hukum perdata dan komersial dalam kerja sama ASEAN–Jepang. Hal ini selaras dengan arahan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, yang hadir dalam pertemuan pertama Forum ASEAN–Jepang di Manila, Filipina, Sabtu (15/11/2025).
Forum tersebut menjadi platform strategis bagi ASEAN dan Jepang untuk memperkokoh kepastian hukum yang berpengaruh langsung pada aktivitas perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi lintas negara.
Dalam pertemuan itu, Menteri Supratman menegaskan urgensi keberlanjutan kerja sama hukum regional yang adaptif terhadap tantangan hubungan perdata dan komersial modern. Ia menyoroti kebutuhan penyusunan kerangka hukum baru yang mampu mengatasi sengketa transnasional dan memperkuat perlindungan hukum.
“Kita harus membangun arsitektur hukum yang modern dan responsif agar hubungan perdata maupun komersial antarnegara dapat berjalan aman dan efisien,” tegas Supratman.
Jepang mengajukan sejumlah program prioritas yang mencakup penguatan criminal justice, seminar kekayaan intelektual, serta agenda kerja sama hukum yang lebih luas. Usulan tersebut menjadi bagian penting dalam roadmap kerja ASEAN–Jepang ke depan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menilai penguatan kerangka hukum ini memiliki dampak besar hingga ke daerah.
“Hubungan bisnis dan investasi saat ini tidak mengenal batas negara. Kerja sama hukum perdata dan komersial antara ASEAN dan Jepang akan meningkatkan kepastian usaha, perlindungan kontraktual, dan efektivitas penyelesaian sengketa,” ujar Rakhmat.
Ia menekankan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan menyesuaikan kebijakan lokal dengan perkembangan hukum regional tersebut.
“Kami di daerah harus siap menyongsong arsitektur hukum yang semakin terintegrasi. Semakin kuat kerangka hukum regional, semakin baik pula iklim usaha dan pelayanan hukum di daerah,” katanya.
Rakhmat juga menegaskan komitmen pihaknya mendukung langkah Menteri Hukum RI dalam memperkuat kolaborasi ASEAN–Jepang.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah pusat. Kerja sama ini diharapkan membawa dampak nyata bagi pembangunan hukum nasional,” tegasnya.
Kanwil Kemenkum Sulteng kini bersiap memperluas edukasi hukum untuk masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah sebagai langkah adaptasi terhadap integrasi hukum kawasan.
