PALU,Rajawalinet.co – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng di ruang kerjanya, Senin (15/9/2025). Pertemuan ini membahas penguatan peran lembaga penyiaran dalam menangkal hoaks sekaligus membangun sistem informasi kebencanaan yang cepat dan akurat.
Ketua KPID Sulteng, Andi Kaimuddin, memaparkan berbagai program strategis sejak pelantikan komisioner pada 4 Agustus 2025. Beberapa di antaranya adalah program magang mahasiswa, pendataan lembaga penyiaran, kemitraan dengan swasta, serta rencana pembentukan kelompok perempuan penyiaran bersama organisasi perempuan dan PKK.
“Kami juga akan meluncurkan program Early Warning Broadcast System (EBS). Sistem ini bisa menyampaikan informasi kebencanaan hanya dalam tiga detik setelah kejadian, dan pesan darurat langsung muncul di televisi masyarakat,” jelas Andi.
Ia optimistis Sulteng dapat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem peringatan dini kebencanaan melalui siaran digital.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan dukungan penuh. Ia menilai langkah KPID sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang valid di tengah derasnya arus hoaks.
“Sekarang ini hoaks sudah luar biasa, bahkan sering memicu keresahan masyarakat. Karena itu saya sangat mendukung ajakan KPID agar masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena media penyiaran jauh lebih terjamin dari hoaks dibandingkan media sosial,” tegas Anwar.
Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dengan dukungan informasi akurat.
“Daerah kita adalah wilayah rawan bencana. Masyarakat harus dibiasakan untuk selalu siap dan berani tanggap. Informasi yang cepat dan akurat adalah kuncinya,” tambahnya.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen memperkuat kolaborasi antara KPID dan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam literasi media, penanggulangan hoaks, dan penerapan sistem informasi kebencanaan berbasis siaran digital.
