JAKARTA, Rajawalinet.co – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Astacita Presiden sangat bergantung pada adanya dukungan fiskal yang adil dan proporsional bagi daerah. Ia menilai, tanpa ruang fiskal yang cukup, pembangunan dan pelayanan publik di daerah akan terhambat.
“Kita semua sudah sepakat bahwa kita satu garis, tegak lurus dengan Astacita Bapak Presiden. Jadi kalau visi para kepala daerah ini bisa dijalankan, tentu juga itu akan otomatis menjalankan visi-visi Bapak Presiden,” ujar Anwar usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Anwar bersama sejumlah gubernur menyampaikan langsung aspirasi daerah terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2026. Ia menilai kebijakan tersebut menambah tekanan terhadap keuangan daerah yang sudah terbebani berbagai program prioritas.
“Hampir seluruh daerah, termasuk Sulawesi Tengah, mengalami pemangkasan anggaran. Ini membuat ruang fiskal makin sempit, padahal kami harus tetap membiayai pendidikan gratis, layanan kesehatan masyarakat, dan berbagai janji pembangunan,” ungkapnya.
Menurut Anwar, beban fiskal daerah juga meningkat akibat bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang gajinya harus ditanggung APBD. Sementara itu, pemerintah pusat melakukan efisiensi yang memangkas porsi transfer dana ke daerah.
Ia mengungkapkan, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sulawesi Tengah turun drastis hingga 45 persen, dari sekitar Rp700 miliar menjadi hanya Rp200 miliar. Sementara total APBD berkurang sekitar Rp1,2 triliun dari Rp6 triliun sebelumnya.
“Kalau ruang fiskal kami makin terbatas, otomatis pelayanan publik dan pembangunan juga ikut terhambat. Kami butuh dukungan pusat agar daerah bisa menunaikan amanah masyarakat,” tegasnya.
Anwar menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas daerah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat, membutuhkan pembiayaan besar. Ia berharap pemerintah pusat memberi kepercayaan lebih luas bagi daerah dalam mengelola keuangannya.
“Kalau daerah diberi kepercayaan, tentu uang tidak semua harus di bank. Di kas daerah pun bisa dikelola dengan baik dan transparan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima masukan dari para kepala daerah dan berjanji akan meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran, terutama untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan itu turut dihadiri beberapa gubernur, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Anwar berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ketika daerah diberi keleluasaan fiskal, visi para kepala daerah otomatis sejalan dengan Astacita Presiden, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
