PALU, Rajawalinet.co – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan aspek ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan hutan. Hal itu ia sampaikan saat diskusi bersama Komisi IV DPR RI di kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulteng, Senin (22/9).
“Lebih dari 66 persen wilayah Sulawesi Tengah adalah kawasan hutan dengan beragam fungsi mulai dari konservasi, lindung hingga hutan produksi,” ucap Reny saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan empat hal krusial yang perlu disepakati. Pertama, percepatan akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan penyelesaian penguasaan tanah untuk penataan kawasan hutan (PPTPKH). Kedua, pengendalian serta pengawasan pemanfaatan kawasan hutan. Ketiga, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keempat, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal.
“Diskusi kita hari ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang mensejahterakan rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kita harap ada hasil nyata bagi pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik dan berkeadilan,” tegasnya.
Senada dengan Wagub, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Kunjungan Kerja, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si, menekankan pentingnya pengelolaan hutan Sulteng secara adil dan berkelanjutan. Ia menyoroti pelaku usaha pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) agar patuh pada kewajiban.
“Pelaku usaha harus berkomitmen memenuhi kewajibannya, seperti merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), membayar PNBP-PKH, serta ikut memberdayakan masyarakat,” jelasnya.
Abdul Kharis mengingatkan bahwa potensi besar kawasan hutan Sulteng belum sepenuhnya memberi dampak kesejahteraan.
“Potensinya besar tapi realitasnya belum memberikan kesejahteraan yang berdampak,” katanya.
Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Muhammad Neng, S.T., M.M, bersama para kepala balai UPT Kementerian Kehutanan lingkup Sulteng.
