Ajakan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026 di Hotel Gransya, Palu, Kamis (12/3).
Menurut Reny, perencanaan jumlah anak dalam keluarga menjadi langkah penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun pemenuhan gizi.
“Dua anak lebih sehat dan lebih baik. Berencana itu keren,” ujar Reny dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, keluarga dengan jumlah anak yang terencana memiliki peluang lebih besar untuk memberikan pengasuhan optimal sehingga anak dapat tumbuh sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Selain mengampanyekan pentingnya keluarga berencana, Wagub juga menyoroti upaya pencegahan stunting yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mendorong integrasi dua sistem pengukuran status gizi, yakni SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dan e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Menurutnya, e-PPGBM memiliki peran strategis karena mampu mencatat kondisi anak secara rutin melalui layanan Posyandu maupun Puskesmas, sehingga pemantauan kasus stunting dapat dilakukan setiap bulan.
Dengan sistem data yang lebih akurat dan terintegrasi, intervensi penanganan stunting diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Reny juga menegaskan bahwa penilaian stunting tidak seharusnya hanya berfokus pada tinggi badan anak. Kondisi tersebut juga perlu dilihat dari berbagai indikator lain, seperti berat badan di bawah standar, perkembangan motorik yang kurang optimal, daya konsentrasi yang rendah, hingga daya tahan tubuh yang lemah.
“Melihat stunting bukan hanya dari faktor tinggi badan, tetapi juga dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak,” tegasnya.
Untuk memperkuat pemantauan, Wagub turut mendorong petugas kesehatan melakukan pendekatan kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang sudah tercatat dalam sistem, namun jarang datang ke Posyandu atau fasilitas kesehatan.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses pencatatan data dan pemantauan perkembangan anak tidak terhambat, sekaligus memastikan program intervensi stunting berjalan secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Reny juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program unggulan yang dijalankan BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah, terutama program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang melibatkan kolaborasi lintas sektor.
Ia bahkan mengajak para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berpartisipasi langsung sebagai orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko stunting.
“Saya berharap kepala OPD ikut terlibat dalam program Genting,” ujarnya.
Kegiatan Rakorda Bangga Kencana 2026 juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah dan sejumlah mitra kerja sebagai upaya memperkuat sinergi pembangunan keluarga berkualitas.
Rakorda tersebut turut dihadiri secara daring oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dr. Wahidin. Hadir pula Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny Calvenny Soriton, Kepala Dinas P2KB Sulteng drg. Herry Mulyadi, unsur Forkopimda, organisasi masyarakat, organisasi profesi kesehatan, serta berbagai mitra kerja terkait.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap upaya pengendalian stunting dan penguatan keluarga berencana di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif demi melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
