Strategi Terpadu Parigi Moutong Tekan Angka Stunting 2025

Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappelitbangda dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting di daerah. (Diskominfo Kabupaten Parimo/Nur)
Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappelitbangda dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting di daerah. (Diskominfo Kabupaten Parimo/Nur)

Parigi Moutong, rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Capaian Target Stunting Tahun 2025”. (28 April 2025).

Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappelitbangda dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting di daerah.

Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Parigi Moutong, Richard Arnaldo, menyoroti seriusnya persoalan stunting yang masih dihadapi Indonesia. Berdasarkan Global Nutrition Report tahun 2018, sebanyak 150,8 juta balita di dunia atau sekitar 22,2% mengalami stunting, dengan Indonesia menempati posisi kelima tertinggi. Data Riskesdas 2018 menyebutkan bahwa 30,8% balita Indonesia mengalami stunting.

Richard menegaskan, permasalahan ini mencerminkan lemahnya manajemen layanan dasar, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan stunting bagi kelompok prioritas seperti ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem layanan dasar, mulai dari kesehatan ibu dan anak, gizi terpadu, hingga akses air bersih, sanitasi, pendidikan anak usia dini, serta perlindungan sosial.

Kabupaten Parigi Moutong sendiri mencatat progres positif. Prevalensi stunting turun dari 31,7% pada tahun 2021 menjadi 27,4% pada tahun 2022. Meski sedikit meningkat menjadi 28,5% di tahun 2023, hal ini tetap menunjukkan adanya komitmen nyata dari berbagai pihak yang terlibat dalam percepatan program penurunan stunting.

Pemerintah daerah pun terus berupaya mengintegrasikan program percepatan stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Fokus utamanya adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi kelompok sasaran prioritas, terutama dalam masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang krusial bagi tumbuh kembang anak.

Pada skala nasional, partisipasi daerah dalam aksi konvergensi penurunan stunting juga meningkat signifikan. Jika pada 2021 hanya 67% kabupaten/kota yang aktif, maka pada 2024, seluruh daerah telah terlibat secara aktif melalui berbagai program pembinaan dan dukungan teknis dari pemerintah pusat.

Menutup pernyataannya, Richard menyampaikan harapan agar koordinasi lintas sektor – dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa – dapat terus ditingkatkan. Dengan pendekatan terpadu dan kolaboratif, ia optimistis target penurunan stunting di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2025 dapat tercapai secara optimal dan menyentuh langsung sasaran utama seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.