PALU, Rajawalinet.co — Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Palu menemukan banyak proyek strategis terancam tidak rampung hingga akhir tahun anggaran 2025. Temuan itu muncul setelah Komisi C melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi proyek, Senin (22/12/2025).
Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menegaskan bahwa progres pekerjaan di lapangan jauh tertinggal dari jadwal yang tercantum dalam kontrak. Padahal, sebagian besar masa kontrak proyek akan berakhir pada 30 hingga 31 Desember 2025.
“Dari semua lokasi yang kami cek, hampir semuanya tidak sesuai dengan jadwal kerja. Ini sama seperti tahun lalu dan sangat jauh dari harapan,” ujar Abdurahim saat ditemui di ruang Komisi C DPRD Palu.
Komisi C meninjau sejumlah proyek bernilai besar, di antaranya pembangunan Masjid Huntap Tondo tahap dua, pembangunan Puskesmas Huntap Tondo beserta Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat, serta penataan kawasan Taman GOR Palu. Hasil peninjauan menunjukkan kondisi fisik di beberapa titik belum memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu tersisa.
“Kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk selesai. Kami melihat langsung di lapangan, ini bukan soal hitungan hari lagi,” tegasnya.
Abdurahim memastikan hampir seluruh proyek yang ditinjau akan menyeberang tahun anggaran, meskipun proyek-proyek tersebut masuk dalam daftar prioritas pembangunan Kota Palu dengan nilai kontrak yang cukup besar.
Komisi C juga menyoroti keterlibatan kontraktor yang sama dalam sejumlah proyek bermasalah tersebut, yakni PT Aphasko Utamajaya. Menurut Abdurahim, fakta ini memunculkan pertanyaan serius terkait kapasitas dan manajemen pelaksanaan pekerjaan.
“Kontraktornya sama, proyeknya besar-besar, tapi progresnya hampir semua bermasalah. Ini harus menjadi evaluasi serius,” katanya.
Pada pembangunan Masjid Huntap Tondo, tahap pertama menghabiskan anggaran sekitar Rp15,9 miliar. Tahap kedua menyerap anggaran Rp9,6 miliar, sehingga total nilai proyek mencapai lebih dari Rp25 miliar. Sementara itu, pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat memiliki nilai kontrak sekitar Rp13,3 miliar, namun progres fisiknya dinilai masih jauh dari kata selesai.
Abdurahim bahkan memperkirakan keterlambatan proyek bisa berlanjut hingga awal 2026 jika pemerintah kota tidak mengambil langkah percepatan yang konkret.
“Kami tidak ingin persoalan klasik ini terus berulang setiap akhir tahun. Pemerintah kota harus melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kontraktor dan sistem pengawasan,” pungkasnya.
