PALU, Rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat langkah mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda nasional. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menginstruksikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menindaklanjuti hasil Rapat Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/7/2026).
Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti melalui Rapat Teknis Pengusulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digelar pada Selasa (7/7/2026). Kegiatan itu diikuti seluruh Dinas Perumahan dan Permukiman kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah sebagai langkah menyatukan percepatan usulan penerima bantuan rumah layak huni.
Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fatta Yunus, menjelaskan rapat teknis tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan gubernur agar pemerintah daerah bergerak cepat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Hasil rapat antara lain mendorong percepatan penginputan data By Name By Address (BNBA) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke dalam aplikasi My PKP untuk memenuhi kuota Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5.977 unit pada tahun 2026,” ujar Akris kepada Rajawalinet.co melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/7/2026).
Mantan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala itu menambahkan, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diberi batas waktu hingga 11 Juli 2026 untuk menyampaikan usulan agar proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan dapat berlangsung sesuai jadwal.
Menurut Akris, pelaksanaan BSPS memiliki keterkaitan erat dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni BERANI Sejahtera melalui program BERANI Bedah Rumah. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ia menjelaskan sasaran utama program adalah masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), meliputi kelompok sangat miskin, miskin, rentan miskin, hingga hampir miskin.
“Program BERANI Bedah Rumah difokuskan untuk membantu masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni sehingga mereka dapat memiliki hunian yang lebih aman, sehat, dan layak,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap percepatan pengusulan BSPS dapat memperluas cakupan penerima manfaat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung target nasional penyediaan rumah layak huni serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
