PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (4/8/2026).
Rakor yang berlangsung secara virtual tersebut diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektorat, serta unsur Polres Parigi Moutong dari Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika harga berbagai komoditas strategis.
Dalam arahannya, Kepala BSKDN Kemendagri menekankan pentingnya pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan memonitor harga, tetapi juga harus didukung kelancaran distribusi serta langkah antisipatif terhadap potensi gangguan pasokan.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat langkah konkret dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” menjadi salah satu penekanan dalam rakor tersebut.
Selain pengendalian inflasi, rapat juga membahas dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas nasional. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota didorong memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Program tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas konstruksi, penciptaan lapangan kerja, hingga pergerakan sektor usaha yang berkaitan dengan penyediaan material dan jasa konstruksi.
Dari sudut pandang daerah, keikutsertaan Pemkab Parigi Moutong dalam rakor ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi. Keterlibatan OPD teknis, Inspektorat, dan kepolisian diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah pusat.
Pemkab Parigi Moutong juga akan menindaklanjuti hasil rakor melalui pemantauan rutin terhadap perkembangan harga dan stok komoditas strategis, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif apabila terjadi kenaikan harga atau gangguan distribusi.
Dengan koordinasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, pengendalian inflasi diharapkan berjalan lebih efektif. Stabilitas harga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Parigi Moutong.
