JAKARTA, Rajawalinet.co – Kota Palu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional setelah meraih TPAKD Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Palu memperluas akses layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menekankan, inklusi keuangan menjadi perhatian serius pemerintah dan komunitas global.
“Inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa… dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” ujar Airlangga.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menambahkan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Melalui implementasi roadmap ini, pelaksanaan program di daerah ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja yang transparan,” jelas Mahendra.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa TPAKD telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia, termasuk Rp3,71 triliun untuk sektor pertanian.
“TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah,” kata Friderica.
Ia juga menuturkan bahwa program “Satu Rekening Satu Pelajar” kini telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87 persen dari total pelajar di Indonesia. Selain itu, program Laku Pandai telah memperluas layanan keuangan hingga 72 ribu desa di seluruh wilayah.
Selain Kota Palu, penghargaan serupa juga diterima oleh Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga kini, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperluas inklusi keuangan nasional.
