PALU, Rajawalinet.co – Perjuangan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional dinilai bukan semata soal bertambahnya pendapatan daerah, tetapi menyangkut seberapa luas ruang pemerintah Sulawesi Tengah membiayai kebutuhan masyarakat.
Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit (FKPB), Randir L. Taepo, mengatakan penguatan DBH perlu ditempatkan dalam konteks pembangunan jangka panjang, terutama karena Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah dengan aktivitas sumber daya alam yang besar. Jumat,21 Agustus 2026.
“Jangan melihat DBH hanya sebagai urusan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Di balik persoalan fiskal ada kepentingan rakyat. Kalau ruang fiskal semakin kuat, kemampuan membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan dasar juga semakin besar,” kata Randir.
Menurutnya, perjuangan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid terkait keadilan fiskal patut dilihat dari kepentingan daerah penghasil. Ia menilai peningkatan manfaat ekonomi dari sumber daya alam perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Industri dan investasi berkembang, tetapi masyarakat juga harus merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, jalan dan pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Randir menilai kekuatan fiskal juga berkaitan dengan keberlanjutan program prioritas pemerintah daerah, termasuk BERANI Cerdas.
Menurut dia, semakin luas cakupan program, semakin besar pula kebutuhan pembiayaannya. Karena itu, kapasitas fiskal menjadi faktor penting agar manfaat program dapat terus diperluas.
“Program yang baik membutuhkan anggaran. Jangan sampai pemerintah memiliki program yang bagus, tetapi ruang fiskalnya terbatas ketika ingin memperluas penerima manfaat,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat tetap kritis terhadap pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar program tidak hanya dinilai dari keberhasilannya, tetapi juga mampu menemukan kelompok masyarakat yang belum terjangkau.
Randir mencontohkan kasus siswa SMA Negeri 6 Palu berinisial RD yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ia mengapresiasi respons Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah, Rohani Mastura, yang mendatangi keluarga siswa tersebut setelah mengetahui kondisinya.
“Pemerintah punya program, tetapi juga harus punya kepekaan. Ketika ada warga yang membutuhkan perhatian khusus, aparatur harus cepat merespons,” katanya.
Randir menegaskan dukungan terhadap perjuangan DBH tidak berarti masyarakat melepaskan fungsi pengawasan.
Ia meminta pemerintah, DPRD, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mengawal agar setiap tambahan ruang fiskal nantinya dikelola transparan dan benar-benar memberi manfaat.
“Dukung kebijakannya, kawal pelaksanaannya. Memperjuangkan hak fiskal daerah dan memastikan anggaran digunakan untuk rakyat harus berjalan bersama,” tegasnya.
Randir berharap keadilan DBH dapat memperkuat kemampuan Sulawesi Tengah membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan masa depan generasi muda.
“Sulawesi Tengah tidak boleh hanya menjadi tempat sumber daya alam diambil. Kita harus memastikan kekayaan daerah kembali menjadi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
