HUKUM Arsip - Rajawalinet.co

HEADLINE, HUKUM 19 Februari 2026

DPRD Palu Perluas Pansus Tambang

PALU, Rajawalinet.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (DPRD) Kota Palu menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pertambangan dengan cakupan lebih luas. Legislator tidak lagi membatasi Pansus hanya untuk polemik tambang…

Aulia Hakim Tegaskan Negara Jangan Kalah dari Kapital

Longsor Tailing Kembali Terjadi di IMIP, Serikat dan Aktivis Desak Evaluasi Total

HEADLINE, HUKUM 18 Februari 2026

Longsor IMIP, Komnas HAM Sulteng Desak Investigasi Independen

Adyaksa M

PALU, Rajawalinet.co – Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah menyatakan keprihatinan mendalam atas musibah tanah longsor yang menyeret sejumlah alat berat di kawasan operasional PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten…

HEADLINE, HUKUM 17 Februari 2026

Oknum Polda Sulteng Dilaporkan ke Propam, Diduga Peras Warga Rp50 Juta

Adyaksa M

PALU, Rajawalinet.co – Seorang warga Kota Palu berinisial R melaporkan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oknum anggota Polda Sulawesi Tengah ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Senin (16/2/2026). Laporan…

HEADLINE, HUKUM 12 Februari 2026

PHI Sulteng Soroti Ketimpangan Penegakan Hukum Lingkungan

Adyaksa M

PALU, Rajawalinet.co – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah Partai Hijau Indonesia (PHI) mengkritik pola penegakan hukum lingkungan yang dinilai tidak berkeadilan. PHI menilai pemerintah dan aparat penegak hukum masih menerapkan…

HEADLINE, HUKUM 12 Februari 2026

Aliansi Lingkar Tambang Tuntut WPR dan Pencabutan Laporan

Latifa hubaib

PALU, Rajawalinet.co – Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), Kamis (12/2/2026). Massa menegaskan tiga tuntutan utama yang mereka anggap mendasar dalam…

HEADLINE, HUKUM 10 Februari 202610 Februari 2026

PHI: Negara Gagal Selesaikan Keadilan di Poboya dan PETI

Adyaksa M

PALU, Rajawalinet.co – Ketua Partai Hijau Indonesia (PHI) Wilayah Sulawesi Tengah, Aulia Hakim alias Tulus, menilai persoalan pertambangan di Poboya, Kota Palu, mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola konflik sumber daya…

HEADLINE, HUKUM 10 Februari 2026

PETI Marak, JATAM Kritik Negara, Komnas HAM Dukung Penertiban

Adyaksa M

PALU, Rajawalinet.co – Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Sulawesi Tengah memicu sorotan tajam dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah….

HEADLINE, HUKUM 8 Februari 2026

Komnas HAM Sulteng: Lindungi Jurnalis Tanpa Tawar

Latifa hubaib

PALU, Rajawalinet.co — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah menegaskan perlindungan terhadap jurnalis merupakan syarat mutlak bagi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Penegasan itu disampaikan…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.