PALU, Rajawalinet.co – Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah mendatangi Gubernur Sulteng Anwar Hafid untuk menyampaikan satu persoalan utama: kepastian status kepegawaian.
Di ruang kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (3/9/2026), para tenaga kesehatan yang terdiri dari PPPK, PPPK paruh waktu, dan tenaga honorer meminta dukungan pemerintah daerah agar aspirasi mereka diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat.
Sorotan utama mereka adalah belum adanya kepastian kebijakan bagi tenaga kesehatan, khususnya terkait peluang PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, sebagaimana kebijakan yang menurut mereka telah memberikan kepastian bagi tenaga pendidik.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anwar Hafid langsung menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono melalui sambungan telepon di hadapan para tenaga kesehatan.
Dalam komunikasi itu, Anwar menyampaikan langsung aspirasi tenaga kesehatan Sulawesi Tengah dan mempertanyakan belum adanya kepastian serupa bagi sektor kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono meminta agar aspirasi para tenaga kesehatan disampaikan secara resmi dan tertulis. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan serta dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan dukungannya terhadap perjuangan para tenaga kesehatan.
“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” tegas Anwar.
Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Sementara tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Anwar meminta para tenaga kesehatan segera menyusun surat resmi berisi aspirasi dan tuntutan mereka. Surat itu akan dibawanya dalam agenda kunjungan ke Jakarta untuk dikomunikasikan langsung kepada kementerian terkait.
“Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Bagi Anwar, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian. Kepastian status, menurutnya, berkaitan dengan penghargaan terhadap tenaga kesehatan yang selama ini menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, kepastian perubahan status PPPK tenaga kesehatan tetap berada pada kewenangan pemerintah pusat dan bergantung pada kebijakan serta koordinasi kementerian terkait. Dukungan Gubernur Sulawesi Tengah menjadi langkah awal untuk membawa aspirasi tersebut ke meja pengambil kebijakan di Jakarta.
