PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 mendapat lampu hijau dari fraksi-fraksi DPRD, namun persetujuan itu dibarengi pesan kuat: anggaran harus dikawal agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Perubahan APBD 2026, Kamis (3/9/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers.
Tujuh fraksi, yakni PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, Perindo dan Keadilan Rakyat, secara umum menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai perhatian utama dalam pelaksanaan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pemerataan pembangunan, infrastruktur, kesehatan dan penguatan ekonomi rakyat. NasDem meminta transparansi dalam setiap pergeseran anggaran serta pemerataan pembangunan.
Sementara Golkar menekankan agar setiap alokasi anggaran memiliki target, manfaat dan hasil yang terukur. Gerindra mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus penguatan sektor-sektor produktif.
Fraksi PKB mengingatkan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Fokus lainnya mencakup jalan, jembatan, irigasi, pendidikan dan kesehatan.
Perindo mendorong penguatan ekonomi melalui pertanian, koperasi, perdagangan dan pariwisata. Adapun Fraksi Keadilan Rakyat menekankan pengendalian belanja, pemerataan pembangunan, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Sejumlah fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Perubahan APBD 2026 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Wakil Bupati Abdul Sahid mengatakan seluruh masukan fraksi menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan pelaksanaan anggaran.
“Semoga apa yang kita cita-citakan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 ini benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan pembangunan daerah,” ujar Abdul Sahid.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar kebijakan anggaran berjalan transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Dengan persetujuan tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan. Catatan fraksi menjadi pengingat bahwa keberhasilan Perubahan APBD tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
