PALU, Rajawalinet.co – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya gerakan bersama seluruh pihak untuk mengendalikan inflasi beras. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025).
Inflasi Sulteng per Agustus 2025 tercatat 3,62 persen year-on-year, menempatkan provinsi ini masuk 10 besar inflasi tertinggi nasional. Anwar menyebut tiga daerah penyumbang terbesar inflasi yakni Tolitoli 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen.
“Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” tegasnya.
Menurut Anwar, beras menjadi komoditas utama pemicu inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Untuk itu, ia mendorong pasar murah yang lebih masif hingga ke desa-desa.
“Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Hanya dengan cara itu harga beras bisa distabilkan, dan target kita tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” ujarnya.
Anwar menekankan bahwa rakor tidak boleh berhenti pada konsep. “Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” katanya.
Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, mengungkapkan persoalan harga beras di Sulteng disebabkan distribusi hasil panen yang lebih banyak keluar daerah, terutama ke Gorontalo dan Maluku Utara.
“Akibatnya, harga beras di Sulteng justru lebih tinggi dibandingkan daerah tujuan distribusi,” jelasnya.
Padahal, lanjut Irfan, hingga Agustus 2025 Sulteng mencatat surplus beras lebih dari 58 ribu ton.
“Dengan surplus itu, kebutuhan provinsi seharusnya tercukupi. Namun alokasi distribusi yang tidak seimbang membuat stabilisasi harga terganggu. Karena itu, pasokan untuk Sulteng harus diprioritaskan sebelum dijual ke provinsi lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi gangguan distribusi akibat musim hujan pada Oktober. “Kalau produksi bisa diolah maksimal di daerah sendiri, kualitas beras lebih terjaga dan distribusinya lebih lancar,” tambahnya, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas rice milling unit di daerah produsen seperti Parigi Moutong.
Rakor TPID menetapkan empat fokus utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Gubernur Anwar menegaskan bahwa menjaga ekspektasi masyarakat sama pentingnya dengan mengatur stok.
“Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah menjaga harga tetap stabil. Ekspektasi positif ini akan membantu menahan laju inflasi,” pungkasnya.
