PALU, Rajawalinet.co – Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Palu Menggugat kembali turun ke jalan menyuarakan protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Aksi ini digelar di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (25/8/2025).
Koordinator Lapangan, Ozi, menegaskan aksi tersebut adalah perlawanan terhadap kebijakan yang disebut merugikan masyarakat.
“Kami datang hari ini untuk menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan rakyat. Ada dua isu daerah yang menjadi fokus kami, pertama soal pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan kedua evaluasi pajak 10 persen untuk warung-warung makan,” tegasnya dari atas mobil komando.
Selain dua isu lokal, massa juga menyerukan sepuluh tuntutan nasional, mulai dari penolakan Rumah Potong Hewan (RPH), desakan pembubaran DPR, hingga evaluasi seluruh tambang di Sulawesi Tengah.
“Kami juga menuntut pemerintah mengevaluasi alih fungsi lahan ke tambang, menuntaskan RUU Perampasan Aset, serta menolak penulisan ulang sejarah Indonesia yang bisa mengaburkan fakta,” lanjut Ozi.
Ia menegaskan, rakyat butuh kepastian kerja dan kesejahteraan. “Kami menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan, meminta jaminan sosial untuk perempuan dan anak, menuntut kenaikan gaji buruh, serta mengevaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum dirasakan manfaatnya secara nyata,” ujarnya.
Aksi ini diwarnai spanduk dan poster bernada kritik, sementara massa menegaskan akan terus mengawal isu-isu tersebut hingga pemerintah mengambil langkah nyata untuk kepentingan rakyat.
