DONGGALA, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mengimbau para nelayan agar tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona wisata pesisir.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Assagaf, menegaskan langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya aktivitas nelayan di sejumlah lokasi wisata, khususnya di kawasan Tanjung Karang.
“Edukasi perlu diperkuat karena aktivitas nelayan di area wisata mulai meningkat, terutama di Tanjung Karang,” ujar Ali. Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah kawasan seperti Kelurahan Boneoge, Kabonga Besar, serta perairan Tanjung Karang merupakan bagian dari zona wisata yang memiliki fungsi strategis, baik dari sisi ekosistem laut maupun pengembangan pariwisata daerah.
Menurutnya, pembatasan aktivitas penangkapan ikan di wilayah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Donggala.
“Pemanfaatan sumber daya laut tetap diperbolehkan, namun harus mengacu pada zonasi yang telah ditetapkan agar tidak merusak kawasan wisata,” jelasnya.
Dalam upaya pengawasan dan edukasi, pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, mulai dari Polairud, TNI Angkatan Laut, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Pariwisata.
Ali menambahkan, pihaknya akan menggelar sosialisasi secara langsung kepada masyarakat nelayan pada Maret 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di sejumlah mesjid di kawasan pesisir, seperti Boneoge, Tanjung Karang, Kabonga Besar, Limboro, hingga Desa Towale.
“Sosialisasi ini bagian dari pelayanan publik, agar masyarakat memahami batas zonasi dan dapat beraktivitas sesuai aturan,” katanya.
Ia menekankan bahwa kawasan wisata pesisir merupakan aset penting daerah yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, kesadaran kolektif masyarakat, khususnya nelayan, menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata di Donggala.
