Palu, rajawalinet.co – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia. Potensi ini perlu dimaksimalkan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, dengan peran strategis Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai penghubung utama.
Hal tersebut disampaikan Dr. Farid R. Yotolembah, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng dalam pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-IV DPP APINDO Sulteng, yang berlangsung di Hotel Rama, Palu, Selasa (6/5).
“Dengan sinergi triple helix, kita bisa mendorong optimalisasi sumber daya, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Farid dalam pidatonya.
Salah satu potensi yang disoroti adalah ‘emas biru’ yang terkandung di perairan Selat Makassar, yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola secara inovatif dan berkelanjutan. Farid mendorong APINDO Sulteng menjadi pionir dalam mengembangkan sektor ekonomi biru di wilayah ini.
Apalagi, upaya pengelolaan laut kini telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020, yang membuka ruang pengelolaan terpadu wilayah laut guna mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.
“Sudah saatnya APINDO Sulteng melirik investasi ke laut dan menjadikan Kota Palu sebagai pusat strategis (strategic hub) yang menghubungkan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dengan kawasan timur Indonesia,” imbuh Farid.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Anggota DPRD Sulteng Henri Kusuma Muhidin, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, Ketua DPP APINDO Sulteng Wijaya Chandra, jajaran Forkopimda, pejabat daerah, organisasi profesi, pengusaha, serikat pekerja, serta mitra strategis APINDO.
Sementara itu, Antoni Hilman, selaku Kepala Bidang Organisasi mewakili Ketua DPN APINDO, menekankan pentingnya APINDO Sulteng menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah, serta mampu menjawab tantangan global, khususnya dalam era digitalisasi ekonomi.
Ia juga mendorong agar struktur organisasi APINDO diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Sulteng. Saat ini, baru terdapat 6 Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO di wilayah tersebut.
“Semoga APINDO Sulteng mampu menjadi lokomotif kemajuan ekonomi yang berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
