PALU, Rajawalinet.co – Manajemen PT Citra Palu Minerals (CPM) bertemu dengan perwakilan warga Poboya di kantor perusahaan, Kamis (4/12/2025), untuk membahas tuntutan terkait aktivitas pertambangan dan permintaan penerbitan surat resmi ke Kementerian ESDM. Pertemuan ini berlangsung setelah warga menilai perusahaan tidak memberikan kepastian atas nasib lahan garapan yang mereka klaim sebagai ruang hidup dan sumber ekonomi.
Dalam audiensi itu, Ari Nugroho, GM Support and Service PT CPM, menyampaikan bahwa perusahaan membutuhkan waktu untuk memproses permintaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keputusan apa pun harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak memunculkan persoalan baru.
“Dalam waktu satu minggu itu otomatis jadi PR kami untuk menyampaikan ke direksi. Tapi saya tidak hanya berpikir seminggu ke depan, saya berpikir panjang seperti bapak-bapak,” kata Ari. “Seandainya surat itu kami luncurkan lalu ditolak, apa yang akan kita lakukan bersama?”
Ari menambahkan bahwa ia lebih memilih menyampaikan fakta dan potensi risiko secara jujur, termasuk mengenai batas kewenangan perusahaan dalam urusan hukum.
“Saya ini orang keuangan, biasa berhadapan dengan transaksi legal to legal, business to business. Jadi kenapa kita tidak menambang bersama secara legal saja? Kita lakukan sesuai aturan pemerintah, dari proses sampai soal keuangan,” ujarnya.
Menurutnya, CPM terbuka berdialog untuk mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. “Saya tidak bisa pidato dan tidak bisa janji-janji. Tapi kenapa kita tidak lakukan saja yang benar dan baik sesuai aturan?” tambahnya.
Senior Consul PT CPM, Sudarto, juga mengajak warga melihat pertemuan ini sebagai ruang penyelesaian, bukan konflik. Ia menegaskan komitmennya untuk menyampaikan semua tuntutan kepada direksi di Jakarta.
“Kita ini bukan musuh. Saya hadir di depan bapak-bapak sebagai keluarga,” ucap Sudarto. “Saya akan pulang ke Jakarta dan segera melaporkan semuanya. Nanti Pak Sofyar atau Pak Romi bisa kami hubungi untuk mendengarkan hasilnya.”
Terkait tuntutan warga agar CPM bersurat ke Kementerian ESDM, Sudarto menyatakan siap meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan perusahaan.
“Keinginan bapak-bapak agar CPM bersurat ke ESDM akan saya sampaikan. Untuk urusan regulasi setelah itu, tentu bukan kewenangan saya memutuskan sekarang,” katanya. “Saya khawatir melampaui batas jabatan.”
Sebelum audiensi ditutup, Sudarto meminta warga menjaga ketenangan dan memastikan kondisi tetap kondusif.
“Hari ini semua sudah kami tampung. Mohon pulang dengan tenang, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan para pimpinan memberi yang terbaik agar kita tetap menjadi saudara,” ujarnya.
Audiensi tersebut menjadi langkah awal membuka dialog lebih luas antara warga Poboya dan manajemen PT CPM, sambil menunggu keputusan akhir dari direksi pusat.
