PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (27/7/2026). Selain pengendalian inflasi, forum tersebut juga membahas kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Di Kabupaten Parigi Moutong, rakor dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, didampingi organisasi perangkat daerah terkait, Perum Bulog Parigi Moutong, unsur Kodim 1306/Kota Palu melalui Koramil 08/Parigi, serta Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga, khususnya komoditas beras dan minyak goreng. Ia juga mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih masif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan pemantauan pekan keempat Juli 2026, Tomsi mengungkapkan kenaikan harga beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sementara harga minyak goreng meningkat di 109 kabupaten/kota.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujar Tomsi, seraya menilai program tersebut terbukti efektif menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Aswini Dimpel memaparkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan setelah menerima arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, komoditas bawang merah masih menjadi penyumbang utama kenaikan harga di Parigi Moutong.
“Hasil pemantauan menunjukkan harga bawang merah masih relatif tinggi,” katanya.
Data lapangan menunjukkan harga bawang merah di Pasar Tolai berada pada kisaran Rp35.000–Rp40.000 per kilogram, sementara bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Di Pasar Parigi, harga bawang merah tercatat sekitar Rp50.000 per kilogram.
Selain itu, harga minyak goreng juga menjadi perhatian. Warga di wilayah Parigi masih dapat memperoleh minyak goreng bersubsidi melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dengan harga sekitar Rp16.000 per liter. Namun, masyarakat di wilayah Toribulu dan sekitarnya belum memiliki akses yang sama sehingga harus membeli minyak goreng sekitar Rp22.000 per liter.
Aswini mengimbau seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk memperluas sosialisasi mengenai lokasi penjualan pangan bersubsidi agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya.
Ia juga menyoroti harga beras yang telah mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram, meski Parigi Moutong dikenal sebagai salah satu daerah surplus produksi beras di Sulawesi Tengah. Menurutnya, penguatan kerja sama antardaerah diperlukan untuk memperlancar distribusi komoditas pangan sehingga harga tetap stabil.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta mendukung berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
