Jakarta, rajawalinet.co – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum sekolah formal.
Hal ini diungkapkan Mendikdasmen usai menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan skema proses pembelajaran dalam Sekolah Rakyat tersebut. Yakni, pada fleksibilitas dari tahapan pembelajaran setiap jenjangnya.
“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja mereka tidak harus masuk bersama. Mereka bisa masuk kapan saja sesuai dengan kesiapan mereka, kemudian mereka tidak harus memulai dari kelas yang sama,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Dengan menggunakan sistem kurikulum ‘multi entry-multy exit’, proses tahapan pembelajaran, akan menyesuaikan kemampuan penguasaan materi dari peserta didik.
Abdul Mu’ti menuturkan, penggunaan sistem tersebut dikarenakan Sekolah Rakyat mengusung format asrama pendidikan.
“Desain kurikulum ini lebih fleksibel, memungkinkan mereka dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya dan latar belakang pendidikan sebelumnya. Karena semuanya itu di asrama, maka mungkin saja ada murid-murid yang bisa selesai penguasaan materinya lebih cepat dari pada murid yang lainnya,” ujar Mendikdasmen.
Di bagian lain Abdul Mu’ti mengatakan, Kemendikdasmen akan melakukan rekrutmen para tenaga pendidik yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat.
Abdul Mu’ti mengatakan, setidaknya ada tiga kategori penerimaan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat. Skema yang digunakan dalam penerimaan ini, yakni melalui seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Rekrutmennya yang pertama untuk guru, kedua kepala sekolah, dan yang ketiga untuk tenaga kependidikan. Kami menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru PPPK,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak miskin.
Meski belum menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik Sekolah Rakyat, namun Kemendikdasmen siap berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya, sebagai mana arahan dari Bapak Presiden,” ujar Mendikdasmen.
