Dashboard Digital Jadi Penguat Pengawasan Program Pertanahan Parimo

Parimo Perkuat Pengawasan Lewat Dashboard Eksekutif.

Dashboard Digital Jadi Penguat Pengawasan Program Pertanahan Parimo
Foto : Asisten Pemerintahan dan Kesra Saat Mengikuti Rapat Virtual PendampinganTeknis Pemanfaatan Dashboard Digital/ Ist

PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam mengawal pelaksanaan program pelayanan publik, khususnya sektor pertanahan. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat virtual pendampingan teknis pemanfaatan Dashboard Eksekutif Pemerintah Daerah yang digelar Rabu (18/11/2026), dari Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pendampingan ini menjadi bagian dari tindak lanjut konsultasi teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pemanfaatan dashboard, termasuk pengenalan fitur dan proses pembuatan akun bagi perangkat daerah.

Kehadiran dashboard tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen teknologi, tetapi dapat membantu pemerintah daerah memantau perkembangan pelaksanaan program secara lebih terukur dan terintegrasi. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti kegiatan bersama sejumlah perangkat daerah, antara lain Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pemanfaatan dashboard ini berkaitan dengan pelaksanaan sembilan program pelayanan publik bidang pertanahan yang menjadi bagian dari kerja sama strategis pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian ATR/BPN. Melalui sistem tersebut, perangkat daerah diarahkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan informasi dan pemantauan program. Dengan dukungan data yang lebih terstruktur, proses evaluasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan.

Pemkab Parigi Moutong menempatkan digitalisasi sebagai salah satu bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Penguatan sistem informasi juga diharapkan mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa transformasi digital tidak berhenti pada penyediaan aplikasi, tetapi diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.

Sumber: Diskominfo Parigi Moutong

error: Content is protected !!