Dinkes Tegaskan Klaim Pasien Undata Dibayar BPJS

terdapat perbedaan mendasar antara pembiayaan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan rumah sakit

Dinkes Tegaskan Klaim Pasien Undata Dibayar BPJS

PALU, Rajawalinet.co – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat tidak menggunakan anggaran operasional RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang terbit pada 12 November 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pembiayaan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan rumah sakit.

Menurut Syahriar, pemerintah provinsi melalui APBD hanya membiayai iuran kepesertaan JKN bagi masyarakat yang didaftarkan melalui segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Sementara pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta JKN tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).

“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.

Ia menyebutkan, pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.

Syahriar menambahkan, sasaran utama Berani Sehat adalah masyarakat miskin, tidak mampu, dan kelompok rentan secara ekonomi, termasuk peserta JKN mandiri yang tidak lagi sanggup membayar iuran secara pribadi.

Dengan integrasi kepesertaan tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga agar masyarakat tetap memiliki jaminan kesehatan aktif dan dapat mengakses layanan medis tanpa terkendala kemampuan ekonomi.

Terkait kondisi RSUD Undata, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa pembiayaan klaim pasien peserta JKN tidak dibebankan pada anggaran operasional internal rumah sakit. Sebaliknya, kepastian penjaminan melalui BPJS Kesehatan dinilai memberikan dukungan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas rujukan.

Adapun peningkatan jumlah kunjungan pasien seiring pelaksanaan program disebut sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut, menurut Syahriar, perlu diimbangi dengan pembenahan manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas pelayanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar mutu layanan tetap terjaga.

Dinas Kesehatan juga mengapresiasi kritik dan pengawasan media maupun masyarakat. Namun, Syahriar berharap informasi mengenai Berani Sehat disampaikan berdasarkan mekanisme pembiayaan dan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

Klarifikasi ini menjadi penegasan pemerintah daerah bahwa perluasan akses kesehatan melalui Berani Sehat memiliki skema pembiayaan tersendiri, sementara kualitas pelayanan dan kesiapan fasilitas kesehatan tetap menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian.

error: Content is protected !!