PALU, Rajawalinet.co – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dugaan korupsi di sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Rabu (29/4/2026).
Langkah hukum tersebut dipimpin langsung oleh tim pada bidang Pidsus Kejati Sulteng dengan dasar surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta dilaksanakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penggeledahan berlangsung di dua lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara. Lokasi pertama berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Donggala. Di tempat ini, penyidik menelusuri dokumen administrasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak MBLB serta dokumen pengukuran yang menjadi dasar penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh KSOP Teluk Palu.
Dari hasil penggeledahan, sejumlah dokumen penting dan data elektronik yang diduga terkait dengan perkara berhasil diamankan untuk kepentingan penyidikan.
Lokasi kedua berada di area tambang dan fasilitas jetty milik PT Kaltim Khatulistiwa di Desa Pangga, Kabupaten Donggala. Di lokasi ini, penyidik menyita 32 unit alat berat dan kendaraan operasional, termasuk dump truck dan excavator yang diduga digunakan dalam aktivitas penambangan tanpa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah.
Barang bukti tersebut saat ini diamankan di lokasi tambang dengan pengawasan ketat aparat penyidik. Proses penyitaan juga telah dituangkan dalam berita acara resmi dan disaksikan pihak terkait sesuai prosedur hukum.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung melalui keterangan resminya menegaskan bahwa seluruh tindakan ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum yang profesional dan transparan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.
Penyidik masih terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri potensi kerugian negara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Informasi lanjutan akan disampaikan secara berkala kepada publik.
