Palu, rajawalinet.co – Desakan keras Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, terkait ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan siap membahas DBH yang lebih adil untuk daerah penghasil nikel seperti Sulawesi Tengah.
Respons cepat ini datang setelah pernyataan Gubernur Anwar viral di ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia menyoroti minimnya DBH yang diterima Sulteng meski menjadi salah satu kontributor utama pendapatan negara dari industri nikel dan smelter.
“Alhamdulillah, pagi ini saat talk show BERANI Ngopi bersama serikat buruh, saya ditelepon Deputi Bappenas dan langsung berbicara dengan Kepala Bappenas. Mereka minta Pemprov segera menyusun kajian resmi sebagai dasar pembahasan nasional,” ungkap Gubernur Anwar, Kamis (1/5/2025).
Menurut Anwar, perjuangan untuk mendapatkan porsi DBH yang proporsional telah ia suarakan sejak menjabat sebagai Bupati Morowali. Kini, langkah tersebut semakin mendapat legitimasi dari pemerintah pusat.
“Sulawesi Tengah adalah salah satu penghasil devisa terbesar dari sektor nikel. Wajar jika kami menuntut DBH yang adil,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa DBH berbeda dengan CSR. Dana DBH masuk langsung ke kas daerah dan dapat digunakan untuk pembangunan serta persiapan menghadapi era pasca-tambang.
“Berbeda dengan CSR yang kewenangannya ada di perusahaan dan tidak bisa dikontrol penuh oleh pemerintah,” jelas Anwar.
Sorotan publik terhadap isu ini cukup besar. Gubernur menyebut dukungan mengalir dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum.
“Saya bersyukur perjuangan ini mendapat dukungan luar biasa, bahkan ramai dibahas di berbagai grup WhatsApp masyarakat Sulteng,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulteng tengah menyusun data dan program prioritas yang akan diusulkan dalam kajian resmi. Salah satu program yang akan didukung DBH adalah Berani Cerdas, yang memberi beasiswa kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu.
“Hingga saat ini, sudah ada 50 ribu pendaftar,” ungkap Anwar.
Ia berharap keadilan fiskal dapat mendukung seluruh program strategis nasional maupun daerah.
“Kami butuh kekuatan fiskal dari DBH agar program Presiden bisa terwujud dengan baik dan masyarakat sejahtera,” pungkasnya.
Gubernur Anwar juga menyoroti masalah tax holiday yang dinilai hanya menguntungkan perusahaan besar sementara daerah penghasil tetap menanggung dampak kerusakan lingkungan dan sosial tanpa kompensasi fiskal yang sepadan.
Langkah berani Gubernur Anwar Hafid ini membuka harapan baru bagi daerah-daerah penghasil tambang di Indonesia, agar ke depan DBH dibagikan lebih adil sesuai kontribusi dan dampak yang ditanggung daerah.
