PARIGI MOUTONG, Rajawalinet.co – Penyusunan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap penting. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 di Ruang Rapat DPRD Parigi Moutong, Kamis (13/8/2026).
Pembahasan kali ini tidak sekadar menyusun angka pendapatan dan belanja. Efisiensi anggaran serta belum pastinya sejumlah sumber pendapatan dari pemerintah pusat menjadi tantangan dalam menentukan ruang fiskal daerah.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, mengatakan penyusunan KUA-PPAS harus diselaraskan dengan RKPD 2027 sekaligus memperhatikan program nasional.
“Efisiensi ini memang sangat memengaruhi penyusunan KUA-PPAS 2027. Otomatis perlu kami melakukan penyelarasan terhadap program dan kegiatan Kabupaten Parigi Moutong yang mengacu pada RKPD 2027,” ujar Irwan.
Menurutnya, proyeksi anggaran belum sepenuhnya final. Salah satu komponen yang masih menunggu kepastian pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik.
Karena nilainya belum ditetapkan, pemerintah daerah belum dapat memasukkan seluruh potensi DAK secara pasti dalam proyeksi KUA-PPAS.
“Pada saat proses menuju APBD, nanti akan kita rapatkan bersama berapa nilai yang akan dimasukkan,” jelasnya.
Di sisi lain, kebutuhan belanja pegawai, termasuk penganggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2027, juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah harus memastikan kewajiban tersebut terpenuhi tanpa mengorbankan program prioritas pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan target pendapatan dan belanja.
DPRD meminta proyeksi pendapatan disusun realistis, sementara belanja pembangunan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, peningkatan sumber daya manusia, serta pelayanan publik.
Dengan kondisi fiskal yang masih menunggu kepastian sejumlah sumber pendapatan, pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum bagi eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap rupiah anggaran memiliki prioritas dan manfaat yang terukur bagi masyarakat Parigi Moutong.
