TOJO UNA-UNA, Rajawalinet.co – Pelaksanaan Program Asta Cita di Sulawesi Tengah menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah. Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI di wilayah Sulawesi Tengah.
Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase turut menghadiri kegiatan yang berlangsung di Reconnect, Bukabuka Island, Kabupaten Tojo Una-Una, Jumat (11/9/2026).
Rakor tersebut mempertemukan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah, para kepala daerah kabupaten/kota, serta jajaran pemerintah daerah.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan langkah antara kebijakan pemerintah pusat dan agenda pembangunan di tingkat daerah.
Salah satu fokus pembahasan adalah bagaimana pelaksanaan Asta Cita dapat berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029.
Sinkronisasi tersebut juga diarahkan agar pelaksanaan program Asta Cita dapat mendukung Program Unggulan 9 BERANI yang menjadi bagian dari agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan program pemerintah.
Menurutnya, meskipun Asta Cita merupakan program pemerintah pusat, keberhasilannya di daerah akan memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Program ini akan berhasil jika kita serius. Walaupun ini bukan program kita, tetapi dengan berhasilnya program ini pasti secara otomatis akan mendongkrak visi dan misi kita. Ini sejalan juga dengan program 9 BERANI,” ujar Anwar.
Rakor evaluasi Asta Cita tersebut berlangsung selama dua hari, 11–12 September 2026. Forum ini diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Sulawesi Tengah.
Kehadiran Bupati Parimo dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
