PALU, Rajawalinet.co – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memaparkan kondisi fiskal dan arah pembangunan daerah kepada rombongan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025). Pertemuan itu menjadi ajang penting bagi pemerintah provinsi menyuarakan langsung tantangan dan capaian pembangunan di hadapan pemerintah pusat.
Dalam paparannya, Anwar Hafid menekankan bahwa arah pembangunan Sulawesi Tengah berlandaskan RPJMD 2025–2030 yang dibingkai dalam Sembilan Program BERANI. Ia menjelaskan, konsep tersebut bukan sekadar slogan, tetapi akronim dari Bersama Anwar–Reny yang mencerminkan keberanian mengambil kebijakan pro-rakyat.
“Sembilan BERANI harga mati. Rakyat tidak boleh kehilangan pelayanan, apa pun yang terjadi,” tegasnya.
Program unggulan itu mencakup BERANI Cerdas untuk pendidikan gratis dan beasiswa, BERANI Sehat dengan layanan kesehatan berbasis KTP, hingga BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan.
Namun, Anwar juga mengungkap tantangan besar yang dihadapi daerah. Ia menyebut, pemangkasan transfer pusat pada 2026 mencapai hampir Rp1 triliun lebih. Dari total APBD sebesar Rp4,6 triliun, sekitar Rp2,1 triliun terserap untuk belanja pegawai. “Kondisi ini membuat ruang fiskal kami sangat terbatas,” katanya.
Di hadapan rombongan Banggar yang dipimpin Wakil Ketua Muhidin Said dan Kepala DJPK Kemenkeu Askolani, Anwar mendesak perlunya reformasi kebijakan fiskal, terutama pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) serta skema pendanaan gaji PPPK yang dinilai memberatkan daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih pembiayaan PPPK agar daerah bisa lebih fokus pada pelayanan publik,” ujar Anwar Hafid.
Menanggapi hal itu, Muhidin Said mengapresiasi keterbukaan Gubernur Sulawesi Tengah. Ia menyebut apa yang disampaikan Anwar Hafid mencerminkan persoalan banyak kepala daerah di Indonesia. “Kunjungan ini bukan seremonial. Kami datang untuk mendengar langsung aspirasi daerah. Apa yang disampaikan Pak Gubernur akan kami bawa ke pembahasan bersama Kementerian Keuangan. Ini persoalan nasional,” ungkapnya.
Sementara Askolani menambahkan, kebijakan fiskal 2026 akan menjadi masa transisi pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menata ulang arah belanja pusat dan transfer ke daerah. “Sebagian anggaran pusat kini diarahkan langsung ke masyarakat melalui program prioritas nasional, meskipun berpengaruh pada penyesuaian dana ke daerah,” jelasnya.
Pertemuan yang turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah itu berlangsung terbuka dan dinamis. Para kepala daerah juga menyampaikan kondisi fiskal masing-masing serta dampaknya terhadap pelayanan publik.
Di akhir pertemuan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan. “Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPR, dan kementerian teknis, Sulawesi Tengah akan tetap BERANI maju meski dalam keterbatasan,” tandasnya.
