PALU, Rajawalinet.co– Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah, Andri Gultom, menegaskan dukungan PT Bumi Resources Minerals (BRMS) terhadap legalisasi tambang rakyat Poboya lahir dari desakan panjang masyarakat dan organisasi rakyat.
“Kalau hari ini BRMS menerbitkan surat dukungan, itu karena tekanan perjuangan rakyat yang tidak pernah berhenti. DPN Sulteng bersama masyarakat Poboya sudah terlalu lama menuntut keadilan. Dan sekarang, pintu legalisasi akhirnya mulai terbuka,” kata Andri Gultom, Rabu (27/8).
Andri mengungkapkan, rakyat Poboya dan lingkar tambang sudah menempuh berbagai langkah, mulai dari audiensi dengan pemerintah, aksi massa, hingga menyuarakan aspirasi ke Komnas HAM dan DPRD. Ia menegaskan perjuangan ini bukan sekadar untuk kepentingan pribadi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup banyak keluarga.
“Anggota kami tersebar ratusan ribu orang di berbagai daerah. Mereka bukan kriminal, bukan perusak, tapi pejuang ekonomi keluarga yang dipaksa bertahan hidup dengan menjadi penambang rakyat. Negara harus hadir melindungi mereka dengan IPR,” ujarnya.
Menurutnya, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bukan persoalan administratif semata, melainkan soal masa depan ekonomi ratusan ribu warga Sulawesi Tengah. Karena itu, ia mendesak keberanian pemerintah daerah, terutama Wali Kota Palu, untuk segera menerbitkan rekomendasi resmi sebagai syarat pengajuan aspirasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami akan mengawal pertemuan tripartit di kantor Wali Kota Palu pada 3 September nanti. Itu bukan sekadar rapat biasa, tapi penentu jalan hidup ribuan keluarga penambang. Jangan sampai ada pihak yang mengulur-ulur lagi. IPR harus segera terbit,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan bahwa perjuangan rakyat Poboya tidak akan berhenti hanya pada dukungan perusahaan.
“Ini baru awal. Selangkah lagi IPR harus diwujudkan. Dan DPN akan berdiri paling depan memastikan itu terjadi,” pungkas Andri.
