PALU, Rajawalinet.co – Kota Palu bersiap menyambut gelombang aksi demonstrasi dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung spektakuler pada Kamis, 10 Juli 2025 . Aksi ini menyoroti tajam pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Dalam surat pemberitahuan resmi kepada Kapolresta Palu, aliansi menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dengan titik kumpul di Taman GOR Jl. Moh. Hatta, ratusan massa direncanakan melakukan long march menuju Kantor BPK Perwakilan Sulteng dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyuarakan lima tuntutan utama yang menggugat kredibilitas opini WTP yang diberikan kepada Pemkab Poso.
Isi Tuntutan Aksi:
- Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK Sulteng dalam kegiatan Exit Meeting bersama pejabat Poso di Siuri Cottage pada 11-12 Mei 2025.
- Selisih signifikan dalam laporan realisasi anggaran:
- Pendapatan: Rp 19,7 Miliar
- Belanja: Rp 35,6 Miliar
- Penerimaan pembiayaan: Rp 1,8 Juta
- Pengeluaran pembiayaan: Rp 181 Juta
- Ketidakjelasan dana pembangunan RSUD Poso senilai Rp 80 Miliar yang hingga kini mangkrak tanpa alasan resmi.
- Temuan BPK tahun-tahun sebelumnya yang diduga belum ditindaklanjuti oleh Pemkab Poso.
- Dugaan mark-up pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan Kabupaten Poso.
Koordinator Lapangan aksi, Aceng Lahay, menegaskan bahwa pihaknya juga mendesak DPRD Provinsi Sulteng segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPK, BPKP, Polda, Kejati Sulteng, dan Gubernur Sulteng untuk membuka terang berbagai persoalan akut di tubuh pemerintahan daerah.
“Kami hanya ingin kebenaran dan transparansi. Bagaimana mungkin laporan keuangan dikatakan WTP jika masih ada banyak dugaan penyimpangan?” tegas Aceng.
Aksi ini akan menggunakan berbagai alat peraga seperti spanduk, poster, selebaran, hingga sound system. Meski diperkirakan melibatkan sekitar 100 peserta, pihak aliansi menyebut jumlah tersebut bisa bertambah seiring meningkatnya dukungan dari masyarakat sipil lainnya.
Aksi damai ini turut ditembuskan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulteng dan Kepala BPK Perwakilan Sulteng sebagai bentuk pemberitahuan resmi.
