Parigi, rajawalinet.co – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan komitmennya dalam penyelenggaraan keamanan pangan dengan mengikuti Rapat Zoom Meeting Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025, Selasa (1 Juli 2025).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah dan diikuti oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yusnaeni, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat virtual tersebut digelar oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yang diwakili langsung oleh Elin Herlina. Dalam paparannya, Elin menekankan pentingnya mekanisme penilaian yang sistematis melalui penggunaan tools atau instrumen khusus guna mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan keamanan pangan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
“Melalui tools ini, pemerintah daerah dapat memetakan status penyelenggaraan keamanan pangan di wilayah masing-masing,” ujar Elin Herlina dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Elin menjelaskan bahwa tujuan utama dari sistem penilaian mandiri ini adalah untuk :
- Memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang aktif dan sesuai dengan regulasi pengawasan pangan
- Menilai capaian indikator pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
- Melihat peran aktif kabupaten/kota sebagai anggota jejaring keamanan pangan daerah
- Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap upaya penyelenggaraan keamanan pangan di tingkat lokal
Menurutnya, keberhasilan pengawasan pangan tidak hanya berkontribusi pada perlindungan konsumen, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam pembangunan kualitas serta ketahanan suatu bangsa.
Kehadiran Pemkab Parigi Moutong dalam rapat ini mencerminkan keseriusan dalam meningkatkan standar keamanan pangan. Dengan partisipasi aktif dan keterlibatan lintas OPD, diharapkan Kabupaten Parigi Moutong mampu mengidentifikasi berbagai tantangan serta mengembangkan strategi yang lebih efektif demi tercapainya status sebagai Kabupaten Pangan Aman.
Rapat ini juga menjadi momentum strategis bagi daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan regulasi nasional, khususnya dalam rangka penguatan sistem pengawasan pangan olahan.
