Palu, rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) secara resmi menyampaikan sederet usulan strategis terkait pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar kepada Komisi V DPR RI. Pertemuan berlangsung pada Kamis, 19 Juni 2025, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan bahwa masih banyak infrastruktur penting yang perlu perhatian serius pemerintah pusat. Salah satunya adalah kondisi jalan nasional yang sangat panjang namun belum didukung dengan alokasi anggaran pemeliharaan yang memadai. Ruas jalan menuju Gorontalo melalui wilayah utara Sulteng menjadi salah satu titik krusial yang harus segera ditangani.
Transportasi Darat, Laut, dan Udara Jadi Sorotan
Gubernur Anwar juga menyoroti optimalisasi pelabuhan, seperti Pelabuhan Donggala yang sudah memiliki fasilitas setara terminal bandara namun terkendala operasional akibat masalah sosial. Selain itu, Pelabuhan di Banggai Kepulauan dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung antarwilayah kepulauan dan diharapkan masuk kembali ke program prioritas nasional.
Untuk sektor transportasi udara, usulan peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri menjadi bandara internasional turut diajukan. Status ini dinilai penting mengingat tingginya arus logistik dan tenaga kerja asing di kawasan industri Morowali yang hingga kini masih mengandalkan pintu masuk dari Makassar atau Manado.
“Kalau status bandara dinaikkan, maka Palu bisa jadi pintu gerbang langsung untuk tenaga kerja dan logistik industri,” ujar Gubernur Anwar.
Irigasi dan Perumahan Pasca Bencana Masih Jadi PR
Di sektor sumber daya air, banyak jaringan irigasi yang dibangun sejak 1980-an kini mengalami kerusakan. Gubernur meminta dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi sebagai upaya mendukung sektor pertanian dan cita-cita menjadikan Sulteng sebagai lumbung pangan nasional.
Gubernur juga menyoroti masih adanya ratusan korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara di wilayah Palu dan Donggala. Pemprov terus berupaya menyediakan lahan untuk relokasi permanen, namun terkendala keterbatasan fiskal nasional.
Kemitraan Industri dan Program “9 Berani”
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga menyinggung kerja sama dengan industri besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) untuk memperbaiki jalan nasional tanpa harus membebani APBN. “Jika tidak membangun flyover, maka perusahaan wajib memperbaiki jalan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Gubernur memaparkan program pembangunan jangka menengah bertajuk “9 Berani” dengan fokus utama pada infrastruktur melalui program Berani Lancar. Juga dikembangkan program Berani Cerdas di bidang pendidikan, serta Berani Sehat untuk pembiayaan layanan kesehatan hingga tercapainya cakupan semesta (UHC).
Pertemuan dihadiri pula oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, anggota Komisi V lainnya, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan kabupaten/kota se-Sulteng.
