PALU, Rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan kekecewaan atas keputusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat yang membatalkan penetapan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027. Keputusan tersebut dinilai berdampak terhadap berbagai persiapan yang telah dilakukan pemerintah daerah sejak penunjukan resmi pada penutupan FORNAS VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan pemerintah provinsi bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido telah menunjukkan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan FORNAS 2027. Berbagai tahapan persiapan telah dijalankan, mulai dari penyusunan konsep kegiatan, penetapan maskot, hingga penataan kawasan Hutan Kota Palu yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pelaksanaan festival olahraga masyarakat tersebut.
Namun, di tengah proses persiapan, KORMI Pusat memutuskan membatalkan status tuan rumah Sulawesi Tengah. Menurut Anwar Hafid, keputusan itu diambil tanpa koordinasi yang memadai dengan Pemerintah Provinsi.
“Surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, tetapi tidak pernah dikoordinasikan maupun disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah. Karena itu, kami menilai keputusan pembatalan ini diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme komunikasi yang semestinya,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur juga mengaku menyayangkan tidak adanya komunikasi dari KORMI Sulawesi Tengah mengenai surat tersebut. Padahal, selama proses persiapan, KORMI Pusat, KORMI Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Provinsi disebut telah beberapa kali menggelar pertemuan untuk membahas kesiapan penyelenggaraan FORNAS IX.
Menurut Anwar Hafid, apabila terdapat persoalan terkait kesiapan daerah, seharusnya hal tersebut dibahas melalui evaluasi bersama. Ia menegaskan bahwa sejak awal pencalonan sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi telah menyatakan kesanggupan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami menyatakan siap. Jika ada kekurangan, seharusnya dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak,” tegasnya.
Pemprov Sulawesi Tengah menilai pembatalan tersebut tidak hanya berdampak pada status tuan rumah, tetapi juga terhadap berbagai program persiapan yang telah disusun, termasuk rencana pengembangan fasilitas pendukung, penataan kawasan kegiatan, serta kesiapan sumber daya untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.
Hingga pernyataan ini disampaikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih menunggu penjelasan resmi dari KORMI Pusat mengenai alasan dan dasar pertimbangan pembatalan. Pemprov menegaskan tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala nasional.
