PALU, Rajawalinet.co – Terobosan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan inovatif dan responsif dalam menjawab tantangan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026), Safri menyebut keberhasilan menggalang dukungan dunia usaha untuk pembangunan daerah menunjukkan kemampuan Gubernur Anwar Hafid membangun komunikasi dan kolaborasi yang produktif dengan sektor industri.
“Ini patut diapresiasi. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah provinsi mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Yang paling penting, manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Safri.
Menurutnya, langkah yang ditempuh Gubernur Anwar Hafid bukan hanya solusi atas keterbatasan anggaran, tetapi juga menjadi contoh bagaimana sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Safri menilai pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan ruas jalan strategis seperti Towi-Kolonodale dan Buleleng-Matarape merupakan kebijakan yang tepat. Kedua ruas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Perbaikan infrastruktur jalan akan membuka akses masyarakat, mempercepat aktivitas ekonomi, dan mendukung pemerataan pembangunan. Ini merupakan investasi sosial yang sangat penting bagi kemajuan Sulawesi Tengah,” katanya.
Meski memberikan apresiasi, Safri mengingatkan bahwa pengelolaan dana CSR harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia menegaskan masyarakat berhak mengetahui perusahaan yang terlibat, nilai kontribusi yang diberikan, mekanisme pelaksanaan, hingga proses pengawasan pembangunan di lapangan.
“Apresiasi harus dibarengi tata kelola yang baik. Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas agar pembangunan benar-benar memberikan hasil optimal dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Safri berharap program CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif perusahaan, melainkan menjadi bentuk nyata tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini menjadi penyangga aktivitas industri pertambangan.
Ia juga memastikan DPRD Sulawesi Tengah akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha seperti yang ditunjukkan saat ini perlu terus diperkuat. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud,” pungkas Safri.
Langkah Gubernur Anwar Hafid tersebut dinilai menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk menghadirkan pembangunan, selama ada kemauan kuat membangun kolaborasi demi kepentingan rakyat Sulawesi Tengah.
