PALU, Rajawalinet.co – Ratusan warga Poboya kembali memenuhi halaman kantor PT Citra Palu Minerals (CPM) pada Kamis (4/12/2025) untuk menegaskan tuntutan penciutan lahan dari wilayah Kontrak Karya perusahaan. Mereka menilai janji manajemen dan BRMS tak pernah berujung pada keputusan, meski sebelumnya sudah dua kali terbang ke Jakarta untuk bertemu petinggi perusahaan.
Ketua Pokja WPR Poboya, Sofyar, menyampaikan bahwa warga semakin kehilangan kesabaran setelah menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Ia mengingatkan bahwa perusahaan pernah berjanji memberikan jawaban satu minggu usai pertemuan terakhir di Jakarta.
“Kami dijanjikan satu minggu akan diberi jawaban. Tapi hari ini, hampir satu bulan lebih, tidak ada satu pun yang dibuktikan. Faktanya sampai hari ini tidak ada,” tegas Sofyar saat berorasi.
Ia menolak anggapan bahwa warga anti-investasi. Sebaliknya, masyarakat justru meminta ruang hidup mereka tidak dimatikan oleh perusahaan.
“Investasi ini akan berjalan dengan baik kalau rakyat tidak dimatikan. Kami hanya ingin sedikit ruang. 246 hektare itu tidak sampai 1 persen dari 27 ribu hektare Kontrak Karya. Itu bisa menjaga keseimbangan antara rakyat dan investasi,” ujarnya.
Sofyar juga menuding perusahaan menghambat upaya warga mengurus Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurutnya, PT CPM justru melabeli penambang sebagai PETI tetapi tidak memberi akses untuk proses legalitas.
“Kami dikatakan PETI, padahal kami mau mengurus regulasi. Tapi ruang itu tidak diberikan. Ada indikasi dihambat oleh perusahaan,” kata Sofyar. “Kalau Anda merasa rugi, jangan paksa kami untuk taat. Kami akan membuat Anda juga rugi.”
Ia kemudian mengeluarkan ultimatum keras: “Satu minggu dari hari ini kalau tidak ada jawaban, kita akan blokade jalan. Kita tidak perlu lagi berdiskusi.”
Koordinator lapangan aksi, Kusnadi Paputungan, menegaskan bahwa warga hanya menuntut satu hal dari perusahaan: penciutan lahan. Ia menyebut tuntutan itu tidak bisa dinegosiasikan.
“Hanya penciutan. Itu sudah harga mati bagi kita. Tidak ada tawar-menawar,” tegasnya.
Kusnadi menyampaikan bahwa Senior Consul PT CPM, Sudarto, telah mencatat aspirasi warga dan berjanji menyampaikan langsung ke pimpinan di Jakarta.
“Pak Sudarto tadi ada niat baik. Dia catat aspirasi kita, bahkan direkam. Dan dia berjanji akan segera berangkat ke Jakarta,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penciutan hanya bisa diajukan oleh perusahaan dan bukan pihak lain. “CPM yang harus menyurat ke Kementerian ESDM atas dasar permintaan masyarakat. Itu sudah masuk dalam catatan Pak Sudarto,” pungkas Kusnadi.
Aksi berjalan aman. Warga membubarkan diri dengan janji kembali turun ke jalan jika tuntutan dalam tujuh hari ke depan tak dipenuhi.
