PALU,Rajawalinet.co – Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Honorer Bersatu Kota Palu bersama Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) dan LBH Sulteng kembali mendesak Pemerintah Kota Palu untuk menyelesaikan nasib 1.171 honorer yang belum terakomodasi dalam proses pengusulan pengangkatan. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Wali Kota Palu, Senin (24/11/2025).
Direktur SPHP sekaligus pendamping honorer, Raslin, menyampaikan bahwa massa aksi akhirnya mendapat kesempatan audiensi dengan Wali Kota Palu. Ia menilai komitmen yang disampaikan Wali Kota cukup tegas untuk memperjuangkan para honorer yang tertinggal dalam proses sebelumnya.
“Wali kota berkomitmen menindaklanjuti semua persoalan tersebut,” ujar Raslin melalui sambungan telepon.
Menurutnya, Wali Kota bahkan meminta dua perwakilan honorer serta dirinya sebagai pendamping untuk ikut ke Jakarta pada Kamis mendatang. Delegasi tersebut akan bertemu langsung dengan KemenPAN-RB.
“Beliau meminta dua orang perwakilan honorer dan saya untuk ikut bersama ke Jakarta guna bertemu KemenPAN-RB,” jelasnya. Ia menambahkan, Kepala BKD Kota Palu juga akan ikut dalam rombongan itu.
Raslin menjelaskan bahwa persoalan ini muncul ketika akses pengusulan honorer tiba-tiba tertutup. Akibatnya, 1.171 honorer Kota Palu gagal diinput dalam sistem.
“Link ditutup sehingga tidak bisa diakses untuk mengusulkan sebanyak 1.171 honorer yang tidak dilantik ini,” ungkapnya. Ia menilai inisiatif Wali Kota untuk membawa langsung persoalan itu ke kementerian menjadi langkah penting untuk mencari penyelesaian.
Selain soal teknis pengusulan, Raslin juga mengungkapkan adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses sebelumnya. Ia menyebut Inspektorat Kota Palu saat ini tengah mengusut laporan keberadaan honorer siluman.
“Data-datanya sudah dikantongi, tapi belum diekspos karena masih tahap penyelidikan,” katanya.
Raslin menegaskan banyak honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status. Kondisi ini, menurutnya, sangat memprihatinkan.
“Rata-rata mereka mengabdi antara 5 sampai 30 tahun. Ada yang sudah 30 tahun bekerja, tapi sampai sekarang belum juga diangkat,” tegasnya.
Ia berharap pertemuan di KemenPAN-RB pada Kamis (27/11) menjadi titik terang bagi ribuan honorer yang masih terkatung-katung.
“Harapan kami, negara harus hadir untuk mencover dan mengakomodir nasib 1.171 honorer Kota Palu yang telah mengabdi selama 5 sampai 30 tahun. Itu harus dijadikan skala prioritas,” tutup Raslin.
