PALU, Rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Selasa (30/6/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa sebagian besar kasus kematian ibu akibat perdarahan postpartum maupun eklampsia, serta kematian bayi akibat prematuritas dan asfiksia, sejatinya dapat dicegah apabila sistem deteksi dini, rujukan, dan penanganan berjalan cepat dan terintegrasi.
Menurutnya, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat keluarga untuk membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut sering menyebabkan pasien tiba di rumah sakit dalam keadaan kritis sehingga memperbesar risiko kematian.
“Kuncinya adalah pengawalan sejak awal kehamilan. Jika ditemukan kehamilan berisiko, keluarga harus segera diberikan pemahaman bahwa persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Kolaborasi yang kuat antara puskesmas, bidan, dan rumah sakit menjadi penentu keselamatan ibu dan bayi,” ujar dr. Reny.
Ia menjelaskan, keberhasilan suatu daerah menekan angka kematian bayi hingga mencapai nol bukan semata karena kelengkapan fasilitas kesehatan, melainkan hasil dari koordinasi yang solid antara bidan koordinator, puskesmas, rumah sakit, serta komunikasi yang intensif dengan keluarga sejak masa kehamilan.
Sebagai bentuk motivasi, Wakil Gubernur mendorong pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pengawalan bagi ibu hamil berisiko tinggi sekaligus memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan.
Tak hanya itu, ia juga meminta seluruh rumah sakit di Sulawesi Tengah memastikan kesiapan tenaga medis, khususnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn), agar penanganan kasus kegawatdaruratan dapat dilakukan secara cepat tanpa hambatan prosedural yang berlarut.
“Kita harus terus memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas,” tutupnya.
Pertemuan evaluasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, M.Kes., Direktur UPT RSUD Undata Palu dr. Jumriani, M.H., serta jajaran Dinas Kesehatan dari 13 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diharapkan menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan strategi bersama dalam menghadirkan layanan kesehatan ibu dan anak yang lebih cepat, tepat, dan berkesinambungan demi mewujudkan generasi Sulawesi Tengah yang sehat dan berkualitas.
