Tekan Korupsi, Sulteng Perkuat Sistem E-Katalog Versi Terbaru

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulteng berharap seluruh jajaran pengadaan dapat memperkuat perannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan terpercaya. (Biro Administrasi Pimpinan)
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulteng berharap seluruh jajaran pengadaan dapat memperkuat perannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan terpercaya. (Biro Administrasi Pimpinan)

Palu, rajawalinet.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan E-Katalog versi terbaru, bertempat di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025).

Acara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, yang dalam sambutannya menekankan bahwa belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar dalam struktur APBD. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi anggaran.

“Pengadaan bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan integritas. APBD harus dikelola sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat,” ujar Novalina.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat penting seperti Kepala Biro PBJ Provinsi Sulteng Muchsin Husain Pakaya, Kepala BRIDA Provinsi Sulteng, serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan pejabat pengadaan dari berbagai OPD. Sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Provinsi Jawa Barat, Dwi Cahya, yang memberikan materi secara daring.

Novalina menjelaskan bahwa penggunaan e-Katalog merupakan bagian dari sistem yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). Saat ini, capaian MCP Sulteng dalam sektor pengadaan sudah berada di angka 79,13 persen. Namun, masih terdapat kendala teknis, terutama pada aspek kelengkapan dokumen di sistem.

“Sebagian besar pekerjaan sudah selesai, tapi jika dokumen tidak lengkap diunggah, maka capaian kita tidak akan dianggap maksimal,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan e-Katalog tidak menghilangkan kewajiban untuk melakukan negosiasi harga. Proses ini penting agar pengadaan tetap sesuai prinsip value for money — mendapatkan hasil terbaik dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Di akhir sambutannya, Novalina menyerukan pentingnya integritas dan kerja dengan hati bagi seluruh pejabat pengadaan.

“Orang pintar itu banyak, tapi mereka yang mau bekerja dengan hati dan komitmen tinggi masih sangat sedikit. Mari kita tunjukkan bahwa Sulteng mampu jadi pelopor pengadaan yang bersih dan profesional,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulteng berharap seluruh jajaran pengadaan dapat memperkuat perannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan terpercaya.