PALU, Rajawalinet.co – Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang penggusuran, 18 kepala keluarga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, akhirnya bisa bernapas lega. Kepastian itu lahir dari penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Penandatanganan tersebut difasilitasi langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta dihadiri Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande dan unsur pemerintah terkait.
Bagi warga, kesepakatan ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah jawaban atas ketidakpastian tempat tinggal yang selama ini menghantui kehidupan mereka bersama keluarga.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara humanis, dengan melindungi masyarakat tanpa mematikan usaha perusahaan.
Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama, tegas Anwar Hafid.
Ia juga menekankan, pemerintah tidak boleh cuci tangan hanya karena persoalan itu warisan kebijakan sebelumnya atau di luar kewenangan langsung gubernur.
Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian, ujar Anwar Hafid.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga penerima manfaat, termasuk instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Sementara PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial. Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Lahan tersebut dijamin dalam kondisi clear and clean, tanpa sengketa dengan pihak lain. Pengukuran dan pemetaan dilakukan BPN Kota Palu, sedangkan pemasangan batas bidang dan penerbitan peta bidang dilaksanakan perusahaan paling lambat 10 November 2026.
Pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi bersama, mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga akan memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.
Anwar Hafid turut meminta Pemerintah Kota Palu mengambil bagian dalam penyediaan jalan lingkungan dan drainase, sehingga penyelesaian ini menjadi tanggung jawab bersama.
Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi, ungkap Anwar Hafid.
Ia menegaskan kesepakatan tidak boleh berhenti di atas kertas.
Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan, pungkas Anwar Hafid.
Perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh pihak yang telah peduli menyelesaikan konflik tempat tinggal mereka.
Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian, ungkap perwakilan warga LIK Tondo.
