PALU, Rajawalinet.co — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah menegaskan bahwa polemik pertambangan ilegal dan pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan pada mandat konstitusi. Negara, bukan…
Breaking News :
Anwar Hafid Pimpin MIPI Perkuat Ilmu Pemerintahan dari Daerah
Komnas HAM Sulteng Minta Negara Hadir Jalankan Mandat UUD 1945
PGRI Parimo Salurkan Rp101,9 Juta untuk Korban Banjir Aceh–Sumatra
Beasiswa Morowali Tahap Tiga Belum Cair Ratusan Mahasiswa Menunggu
Polda Sulteng Buka Rekrutmen SIPSS 2026 untuk Lulusan Sarjana